Presiden diminta sikat oknum penghambat MotoGP Mandalika

Mataram – Presiden Joko Widodo diminta tegas menuntaskan persoalan KEK Mandalika, khususnya Sirkuit MotoGP. Pasalnya hingga kini permasalahan lahan belum juga tuntas. Bahkan diduga, banyak oknum yang bermain sehingga permasalahan itu belum juga menemui titik terang.

Seperti yang diutarakan H Lalu Budi Suryata, anggota DPRD NTB kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna, Senin (20/7).

Menurut dia, hal itu menjadi penting untuk dijadikan perhatian. Sehingga nantinya tidak menjurus pada persoalan baru lainnya.

“Kalau keputusannya bayar, ya bayar, tukar guling ya tukar guling. Kalau harus berujung di pengadilan ya selesaikan di pengadilan. Jangan ditunda-tunda,” tegasnya.

Dikatakannya, pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika bukan sesuatu yang harus ditawar-tawar lagi. Mengingat, pembangunan mega proyek tersebut sudah masuk sebagai prioritas nasional yang harus segera dituntaskan.

“Perlu diketahui, pemerintah sudah menetapkan pembangunan KEK Mandalika, termasuk di dalamnya Sirkuit MotoGP harus tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Karena itu, kalau pun ada kendala secepatnya diselesaikan,” pintanya.

Dilanjutkan Budi, pihaknya telah memetakan apa saja yang menjadi batu sandungan di kawasan tersebut. Salah satu masalah krusial yang belum clear and clean adalah persoalan lahan.

“Dalam pertemuan kami dengan manajemen ITDC belum lama ini, ternyata ada sekitar 12 hektare yang belum clear and clean. Terhadap itu kita sudah minta agar ITDC menyelesaikan,” katanya.

“Permintaan kami bukan hanya kepada ITDC, kita juga minta pemerintah juga ikut membantu dan mengawal untuk menuntaskan masalah ini, supaya cepat selesai,” tambah wakil rakyat Dapil V Sumbawa-KSB itu.

Ia juga memberikan pandangannya, sebagai salah satu opsi dari solusi terkait dari persoalan sisa lahan itu.

“Caranya, apakah itu melalui tukar guling lahan, bayar, atau melalui proses hukum. Tinggal pilih mau cara yang mana?” tantangnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut. Namun, jika ada dirinya pun meminta agar pihak yang berwenang untuk menindak tegas tanpa pandang bulu.

“Kalau ada yang mengklaim tapi tidak punyak bukti kuat, harus ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Jangan sampai ada mafia-mafia lagi yang mencoba bermain-main,” tegas Budi.

Sementara Ketua Laskar Sasak, Lalu Athar menyatakan, Presiden dalam setiap kesempatan menegaskan agar semua leading sektor harus berjibaku menyelesaikan kasus lahan KEK Mandalika. Sebab beberapa kali Presiden datang ke NTB, khususnya di KEK Mandalika, Presiden meminta agar persoalan lahan harus segera diselesaikan.

“Terakhir Februari 2019 lalu, beliau (Presiden, Red) kan juga pesan ke Bos ITDC dan Pak Gubernur agar persoalan ini harus segera tuntas,” ulas Athar.

Namun fakta di lapangan, hingga kini persoalan lahan belum juga tuntas. Penyebabnya, pihak ITDC tidak berani menyandingkan data kepemilikan lahan dengan masyarakat. Persoalan terbaru, terkuak adanya indikasi broker di internal ITDC yang turut bermain.

Sehingga jika hal ini terjadi terus menerus, jadwal pelaksanaan MotoGP berpotensi gagal.

“Jika ini terjadi, maka akan mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia. Ini persoalan harga diri Indonesia sebagai tuan rumah,” sesalnya.

Dari itu lanjut Athar, sebagai masyarakat NTB, Laskar Sasak sangat berharap para pimpinan lembaga tinggi negara yang datang saat ini ke NTB agar menyampaikan kepada Presiden bahwa sesungguhnya persoalan lahan di KEK Mandalika belum tuntas.

“Ini tidak bisa ditunda-tunda lagi.
Tapi yang perlu diingat, jangan pernah penyelesaian masalah lahan dengan mengambil opsi cara-cara yang merugikan masyarakat. Apalagi dengan pendekatan kekuasaan yang berpotensi membuat masalah semakin ruet,” pintanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Target bulan September-Oktober, Peserta CPNS Lotim Ikuti SKB

Sel Jul 21 , 2020
Lombok Timur– Kemenpan-RB telah mengeluarkan surat edaran tentang jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB). Hal itu menindaklanjuti peserta CPNS Formasi 2019 yang lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) agar bersiap kembali. “Jadwalnya September-Oktober mendatang,” kata Kabid Data dan Formasi BKPSDM Lotim Agus Satriawan, Senin (20/07) Meski demikian, dalam surat edaran tersebut, […]