NTB raih predikat ‘BB’ di SAKIP AWARD 2019 dari Kemenpan-RB

GETNEWS.ID, Denpasar – Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama dengan Bali, DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, berhasil meraih predikat ‘BB‘ (sangat baik) dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Predikat ini dinilai mengalami peningkatan yang cukup membanggakan dibanding tahun sebelumnya yang hanya puas dengan predikat ‘CC’ dan ‘B’.

Penghargaan diserahkan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh kepada Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Wilayah II, di Denpasar Bali pada Senin (27/1).

Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan dengan predikat BB, karena dinilai mampu melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang efektif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain itu NTB juga dinilai berhasil dalam penggunaan aplikasi e-budgeting untuk penggunaan anggaran serta pelaporan dan pertanggungjawabannya, juga penggunaan e-kinerja berbasis Balanced Score Card (BSC) untuk melakukan evaluasi kinerja birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Dalam kesempatan itu, Gubernur bersama Deputi juga menyerahkan langsung Hasil Evaluasi SAKIP kepada Kabupaten/Kota se-NTB. Gubernur NTB bersama jajaran OPD, bertekat untuk terus meningkatkan kinerja, agar pada SAKIP tahun 2020 NTB meraih predikat ‘A’. Hal ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan sinergi dan kekompakan, serta melakukan terobosan-terobosan dalam peningkatkan kinerja birokrasi di Provinsi NTB.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya menyampaikan, melalui implementasi SAKIP, paradigma kinerja pemerintah telah mengalami perubahan. Tidak lagi sekadar pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan tetapi melakukan kegiatan dan program dengan cara yang paling efektif, efisien dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Penggunaan anggaran dapat dipastikan mendukung pencapaian tujuan pembangunan dalam skala prioritas,” ucapnya.

Kemenpan RB berkomitmen untuk terus memberikan bimbingan untuk peningkatan kinerja kepada 82 Kementerian Lembaga yang terdiri dari 418 unit kerja dari 34 Provinsi dengan 1.027 OPD dan 518 Kabupaten/kota dengan 20.756 OPD, agar mampu meningkatkan predikat SAKIP dari tahun ke tahun.

“Kemenpan RB berharap Kementerian Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/kota terus meningkatkan SAKIP-nya untuk dapat melakukan efisiensi anggaran, tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Hms

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kontroversi nama bandara, ini saran SJP agar tidak berlarut

Sel Jan 28 , 2020
GETNEWS.ID, Mataram – Kontroversi perubahan nama Bandara Internasional di Lombok direspon Anggota Komisi V DPR RI dapil NTB, Suryadi Jaya Purnama (SJP). Saat ditemui dalam agenda resesnya di Mataram pada Senin (27/1), politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar pihak – pihak yang memiliki hubungan psikologis dengan perubahan […]