NTB raih Anugerah Badan Publik Informatif 2019 dengan predikat tertinggi Nasional

GETNEWS.ID – Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2019 bersama 7 Provinsi lainnya se-Indonesia. Provinsi lain itu diantaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah dari Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI Jakarta pada Kamis (21/11).

Usai menerima thropy dan penghargaan, Wagub menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas keberhasilan NTB meraih kualifikasi sebagai badan publik informatif tahun ini.

“Terima kasih buat Diskominfotik dan seluruh PPID serta OPD dan semua pihak yang telah berkontribusi untuk mewujudkan NTB yang terbuka, sehingga meraih prestasi ini. Jika tahun lalu NTB masih menjadi Badan Publik Menuju Informatif atau peringkat ke-6 dari 34 Provinsi se-indonesia, Alhamdulillah tahun ini kita berhasil meraih predikat tertinggi,” ujar Wagub Rohmi.

Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Badan Publik yang telah berkomitmen dan berinovasi dengan baik untuk mewujudkan transparansi dan layananan keterbukaan informasi publik. Menurut Wapres, keterbukaan informasi dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan berkualitas, sangatlah penting. Bahkan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan terpercaya.

Namun Wapres juga mengingatkan tiga peluang dan tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya kedepan. Pertama, kata Wapres Ma’ruf Amin adalah tantangan keterbukaan informasi saat ini, tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya.

“Saya berharap badan publik dapat meningkatkan kualitas konten informasi karena masyarakat berhak menerima informasi yang akurat dan benar,” jelasnya.

Kedua, Wapres juga mengingatkan pentingnya konsistensi untuk terus melakukan upaya -upaya baru, guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik. “Kata kuncinya adalah komitmen dan inovasi dari para pemimpin badan publik,” tegasnya.

Ketiga, pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, telah mengubah pola interaksi dan komunikasi, termasuk cara masyarakat mengakses dan menggunakan informasi. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi bersifat pasif hanya menerima informasi, melainkan menjadi aktif sebagai penyebar informasi.

Hal ini menurutnya menjadi peluang baru badan publik dengan mengembangan pola komunikasi yang semakin baik dan terbuka dengan cara membuka seluruh akses dan ruang komunikasi dengan masyarakat, sehingga dalam jangka panjang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang.

Bak gayung bersambut dengan harapan Wakil Presiden RI tersebut, maka praktek dalam setahun pemerintahan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Siti Rohmi Djalilah telah membuka ruang komunikasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Hampir tidak ada sekat antara Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota dan berbagai elemen masyarakat NTB, untuk bisa berkomunikasi setiap saat atau kapan saja.

“Inilah yang menjadi kunci keberhasilan sehingga berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat terhadap komitmen dan praktek keterbukaan informasi publik tahun ini, NTB berhasil meraih kualifikasi bergengsi sebagai badan publik informatif,” ungkap Pelaksana tugas Kadis Kominfotik NTB, Gde Aryadi saat mendampingi Wakil Gubernur menerima penghargaan tersebut.

Aryadi menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah menyediakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses informasi publik maupun berkeluh kesah dan menyampaikan ide-ide baik membangun NTB Gemilang.Diantaranya, komunikasi langsung melalui program Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi yang rutin digelar setiap hari jumat pagi.

Kemudian, Layanan publik melalui aplikasi NTB Care, yakni kanal komunikasi dan sharing informasi berbasis mobile antara Pemerintah dan masyarakat sekaligus media penanganan pengaduan yang cepat dan mudah. Aplikasi itu didirikan karena komunikasi langsung hampir tidak mungkin dapat menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih NTB merupakan provinsi kepulauan. Dimana saat ini jumlah masyarakat yang men-download aplikasi NTB Care mencapai 4.600 orang. Sedangkan jumlah pengaduan di NTB care mencapai 1000 lebih pengaduan.

Pemda NTB juga menyediakan layanan informasi melalui portal NTB Satu data yang memberi kemudahan publik mengakses data strategis dan statistik sektoral pembangunan daerah serta informasi terkait kebencanaan.

Disediakan pula kanal informasi melalui NTB SMS Centre dengan nomor layanan 081-1391-300, Website dan media sosial resmi Pemerintah Daerah. Serta ada juga WA Group khusus Gubernur/Wagub dengan para Pimpinan Daerah dan Bupati/Walikota.

NTB juga telah memiliki aplikasi RAPI (Repository Agency Public Information) sebagai media pengumpulan dan sharing infomasi secara kolaborasi antar Perangkat Daerah Provinsi NTB, sehingga informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, secara cepat dapat terkumpul dan dipublikasikan. Juga program DBip (Desa Benderang informasi publik) yang saat ini memasuki tahap ke-3, merupakan kolaborasi Komisi Informasi Provinsi, PPID Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa. “Dari 956 desa di NTB, tinggal 80 desa saja yang belum memiliki Website, karena desa-desa itu masih menghadapi masalah keterbatasan akses internet atau sinyal lemah,” ucap Gde Aryadi.

Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Gde Narayana mengungkapkan bahwa jumlah badan publik yang berhasil meraih kualifikasi badan publik informatif masih relatif kecil jumlahnya. Menurutnya jumlah badan publik (BP ) yang masuk kategori “Tidak Informatif” justru mencapai 53,24 persen dari 355 BP yang di-monitoring dan evaluasi (monev) tahun 2019 ini.

Ia menjelaskan, dari 355 BP yang dimonev, ternyata sebanyak 189 BP yang “Tidak Informatif”. Oleh karena itu, Gede Narayana mengharapkan kepada semua pimpinan BP selaku atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pelaksana pelayanan informasi kepada publik dapat menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya.

“Jika pimpinan badan publik sudah menjadikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai budaya maka otomatis mindset-nya selalu berupaya memberikan pelayanan informasi terbaik kepada publik,” katanya menjelaskan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

NTB dan UNICEF galakkan program pengelolaan gizi berbasis masyarakat

Jum Nov 22 , 2019
GETNEWS.ID – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, menerima kunjungan Unicef dan Sobat NTB di Pendopo Gubernur pada Kamis (21/11). Tim Unicef dalam kunjungan tersebut menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah Provinsi NTB, khususnya Dinas Kesehatan terkait program pengelolaan gizi berbasis masyarakat yang terintegrasi. Dalam program tersebut, nantinya […]