Kalak BPBD NTB jelaskan strategi penggunaan dana Rehab Rekon

GETNEWS.ID – Kalak BPBD Provinsi NTB Ahsanul Khalik, S.Sos., menyampaikan strategi yang digunakan ketika BNPB mentransfer dana rehab rekon ke BNPB Kab/Kota dan dari BNPB Kab/Kota diacara Rapat Koordinasi monitoring dan evaluasi progress rehabilitasi rumah rusak pasca gempa bumi di wilayah Provinsi NTB di ruang rapat Kantor Gubernur NTB Mataram dengan Deputi Kemenko Polhukam RI Mayjen TNI Rudanto, Kamis (16/10).

“Terkait dengan penggunaan dana siap pakai yang sudah berada di masyarakat, masyarakat langsung membentuk Pokmas, dari rekening masyarakat ini kemudian di debet ke Pokmas, dan kemudian Pokmas bekerjasama dengan aplikator atau swakelola dalam pembangunan RTG, maka dana tidak bisa lagi ditarik oleh Pemerintah pusat apabila sudah digunakan dalam proses pembangunan rumah,” Jelas Ahsanul Khalik.

Namun yang bisa ditarik, tambahnya, apabila pada tanggal 31 Desember 2019 ada rekenning masyarakat yang belum menggunakan dana siap pakai tersebut. Oleh karena itu, masyarakat agar segera menggunakan uang tersebut untuk membangun fisik rumah.

“Ini uang sudah ada di masyarakat, agar segera membangun fisik RTG,” tegasnya.

Khalik juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan dan dikemudian hari ada temuan, maka Pemkab/Kota bisa mengumpulkan data untuk diajukan ke Pemerintah Pusat. “Ada formulasi dalam bentuk dana hibah dengan proses pengusulan dari Pemkab/Kota dan direkomendasi oleh Gubernur NTB dan BNPB, dari BNPB kemudian memberikan dana hibah ke Kab/Kota dan itu masuk ke dalam APBD,” terangnya.

Terkait dengan penggunaan dana rehab rekon oleh masyarakat, menurut kalak BPBD, fasilitaor TNI Polri dan Pemerintah akan terus melakukan pendampingan di lapangan, termasuk Wartawan memiliki peran untuk mendorong masyarakat menggunakan dana tersebut dengan cepat dan bisa dipertanggung jawabkan.

Setelah menggelar rapat koordinasi, Deputi Kemenko Polhukam didampingi Danrem 162/WB bersama Kalak BPBD dan instansi terkait melaksanakan peninjauan dan pengecekan RTG di Kabupaten Lombok Utara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Korem 162/WB Sosialisasi UU ITE, ingatkan prajurit agar bijak ber-Medsos

Jum Okt 18 , 2019
TNInspirasi – Korem 162/WB memberikan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kepada personel Korem 162/WB dan jajaran se Garnizun Mataram di Aula Sudirman Makorem 162/WB jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Kota Mataram, Jumat (18/10). Acara sosialisasi yang diberikan langsung Komandan Korem 162/WB […]