Double Job, DPRD desak Sekda NTB lepas jabatan Komisaris ITDC

GETNEWS.ID, Mataram – Rangkap dua jabatan sekaligus, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi dikhawatirkan memicu konflik kepentingan dan kecurangan serta penyalahgunaan wewenang. Kritikan itupun dilontarkan Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM DPRD NTB pada Senin (20/1), yang mendesak Lalu Gita (Sekda NTB) melepas jabatannya sebagai komisaris di PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

“Kami di Komisi I meminta agar Sekda NTB secara ikhlas melepas jabatannya di Komisaris PT ITDC,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB Syirajuddin di Mataram.

Ia menjelaskan, berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana pasal 17, disebutkan melarang pejabat pelaksana merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, baik itu BUMN, BUMD dan swasta.

Selain itu, didalam pasal 351 Ayat (2) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disebutkan bahwa pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik. Ditambah pasal 33 huruf a UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, disebutkan di dalamnya bahwa Komisaris BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

“Karena ini bisa menjadi penyebab penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik,” ujarnya.

Karenanya menurut Syirajuddin, Sekda selaku pelayanan publik sudah diberikan gaji oleh pemerintah. Untuk itu diharapkan, Sekda NTB Lalu Gita Ariadi segera meninggalkan jabatannya tersebut.

“Karena ini tidak baik dan juga rangkap jabatan,” tegas Syirajuddin.

Ia menegaskan meski secara regulasi norma hukum tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki jabatan komisaris di sebuah perusahaan baik itu BUMN, BUMD dan swasta, namun secara etika dan moral dalam pemerintahan hal tersebut merupakan kemudharatan.

“Sebagai ASN yang memiliki kedudukan tertinggi, seharusnya Mik Gita dapat memberikan contoh yang baik bagi ASN lain maupun masyarakat NTB, karena secara etika dan moral merangkap jabatan banyak menimbulkan konflik kepentingan dan rawan terjadinya kecurangan serta penyalahgunaan wewenang,” jelas politisi dari PPP tersebut.

Syirajuddin, menilai jika dilihat kebelakang sebelum Lalu Gita Ariadi memegang jabatan Sekda NTB, Gubernur NTB bersama tim panitia seleksi (Pansel) jabatan Sekda NTB semestinya sudah melihat persoalan tersebut, sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Sebelumnya, dikonfirmasi usai dilantik menjadi Sekda NTB pada Kamis (19/12), Lalu Gita menyatakan akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk jabatan gandanya tersebut namun akan fokus bekerja memberikan yang terbaik dahulu untuk masyatakat.

“Nanti saya akan lihat dulu aturan-aturan yang membolehkan dan melarang rangkap jabatan. Karena periode saya sebagai Komisaris PT ITDC sampai 2020. Dan saya sudah harus mempersiapkan pertanggungjawaban,” ucap Gita.

upss

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dandim 1606/Lobar monitor pembagian buku tabungan korban gempa

Sel Jan 21 , 2020
GETNEWS.ID, Lombok Barat – Komandan Distrik Militer 1606/Lobar Kolonel Czi Efrijon Kroll memonitor langsung pembagian buku tabungan yang disalurkan oleh Bank Mandiri Cabang Mataram kepada penerima bantuan stimulan korban Terdampak gempa kategori rusak berat di wilayah Gunungsari dan Narmada, Senin (20/1). Pembagian buku tabungan di wilayah Gunungsari bertempat di Aula […]