getnews.id, Lombok Timur – Tak puas dengan kinerja pemerintah dalam tiga tahun terakhir, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy tingkatkan kinerja seluruh jajaran.
Adapun bentuk tidak puas karena masih banyak hajat masyarakat belum terpenuhi seperti infrastruktur jalan, irigasi, termasuk air bersih.
” Itu fokus pembangunan tahun 2022 mendatang, meskipun titik berat pada lima poin, namun prioritas infrastruktur tetap dijalankan,” Tegas Azmy
Ini dikatakan pada giat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 Rabu (31/03) bertempat di Masjid Kantor Bupati Lombok Timur secara virtual.
Giat tersebut menurut Bupati sebagai upaya menyisir prioritas pembangunan pada 2022 mendatang, sebab tidak semua aspirasi masyarakat dapat dipenuhi.
” Program pembagunan dalam tiga tahun terakhir memiliki tantangan seperti bencana alam gempa bumi, bencana non alam covid-19 berdampak terhadap penundaan sejumlah program rencana pembangunan, termasuk infrastruktur,” Terangnya
Bupati berharap adanya harmonisasi dan koordinasi, serta kepedulian seluruh pemangku kepentingan agar dapat memberi solusi berbagai keterbatasan guna mewujudkan harapan masyarakat.
Musrenbang 2022 mengangkat tema keberlanjutan pembangun sosial ekonomi dalam rangka memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, meningkatkan pembinaan kepemudaan, serta meningkatkan pembangunan kehidupan beragama.
Hadir dalam giat tersebut Ketua DPRD kabupaten Lombok Timur Murnan yang menyampaikan Pokok Pikiran dewan terkait pendidikan, peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi, peningkatan kualitas pelayanan pada BLUD RSUD DR. R. Soedjono Selong, pelaksanaan pembangunan tepat waktu yang tidak hanya bertumpu pada APBD, termasuk pula memenuhi kekurangan air bersih dan pengairan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB Ir. H. Amri Rakhman juga menyampaikan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi NTB tahun 2022 sebagai bahan untuk menyelarasakan kebijakan di tingkat Kabupaten dan Musrenbang ini diikuti seluruh Pimpinan OPD, Kepala Desa, Lembaga Non Pemerintahan.
