Kemkominfo Buka Seleksi Penyelenggara Multiplexing Siaran TV Digital Terestrial

getnews.id, Jakarta – migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog atau analog switch off (ASO) dilakukan paling lambat pada 2 November 2022, kini kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membuka seleksi penyelenggaraan multiplexing siaran televisi digital terestrial.

dikutip dari media online Nasional BeritaSatu.com hal ini dilakukan karena Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, pembukaan seleksi ini sesuai dengan Pasal 72 Angka 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“saat ini saya mengumumkan kepada publik tentang pembukaan seleksi penyelenggaraan multiplexing siaran televisi digital terestrial, perlu persiapan serius agar transisi dapat menjadi proses lancar bagi industri pertelevisian dan masyarakat luas selaku pemirsa siaran televisi di seluruh Indonesia, ” kata Johnny melalui konferensi virtual di Jakarta, Rabu, (10/3/2021).

Lebih lanjut dijelaskan mekanisme seleksi untuk memilih Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebagai penyelenggara multiplexing tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar).

“Sebagai tindak lanjut dari PP dimaksud, Kemkominfo juga telah menetapkan pedoman seleksi melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial,” jelas Johnny.

Johnny pihaknya sudah membentuk tim pelaksana seleksi melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tim Evaluasi dan Seleksi Penyelenggara Multipleksing Siaran Televisi Digital Terestrial.

Tim seleksi, ditugaskan untuk menyiapkan tata cara pelaksanaan seleksi berdasarkan pedoman yang ditetapkan ke dalam dokumen seleksi dan untuk menyelenggarakan seluruh tahapan seleksi sampai dengan penetapan pemenang penyelenggara multiplexing.

“Selain itu, Lembaga Penyiaran Swasta dapat segera mempersiapkan diri untuk pendaftaran dan pemasukan dokumen sampai dengan 5 April 2021 mendatang,” ungkap Johnny.

Mengenai pelaksanaan seleksi, akan berlangsung secara daring di dalam jaringan melalui situs seleksimux.kominfo.go.id.

“Dokumen seleksi dapat diakses dengan mudah bagi semua, sehingga proses seleksi ini dapat berjalan secara transparan,” tambah Johnny.

berdasarkan hasil identifikasi Kemkominfo, terdapat 22 wilayah layanan yang akan menjadi obyek seleksi tersebar di 22 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

“Pemilihan wilayah layanan yang menjadi obyek seleksi ini dilakukan berdasarkan kajian perhitungan jumlah kebutuhan slot multiplexing untuk peralihan bagi seluruh lembaga penyiaran di daerah-daerah tersebut,” tutur Johnny.

Seleksi ini bertujuan untuk memilih LPS yang didukung oleh kemampuan untuk menyelenggarakan multiplexing dan kesiapan pelaksanaan analog switch off.

“Semoga proses seleksi ini kelak menghasilkan penyelenggara penyelenggara multiplexing terbaik yang bisa diandalkan untuk persiapan menuju analog switch off sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan tentunya demi kemajuan pertelevisian Indonesia dan tentunya demi kemajuan pertelevisian Indonesia dan dalam rangka pertelevisian nasional digital untuk kepentingan siaran yang lebih baik bagi masyarakat,” imbuh Johnny.

Sumber: BeritaSatu.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pemkot dan Kejari Mataram Kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kam Mar 11 , 2021
getnews.id, – Pemerintah Kota Mataram dan Kejaksaan Negeri Mataram mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Penanda tanganan kerja sama di lakukan di ruang kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (10/3/2021). Penandatanganan di lakukan pihak Kejaksaan oleh Kepala Kejari Mataram Drs. Yusuf SH, serta dari pihak […]