Bhima Yudhistira : Uang Negara untuk Bayar Influencer Tidak Transparan


getnews.id – Dikutip dari media online Okezone.com, Pemerintah disarankan menghapus alokasi anggaran untuk influencer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab selain bisa menimbulkan konotasi buruk, bisa juga tidak transparan.


Ekonom atau Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, anggaran pemerintah untuk membayar influencer juga selama ini belum transparan. Karena influencer yang dibayar pemerintah tidak semua disertai keterangan jelas.

“Belum (transparan) juga ketika, influencer sosialisasi program pemerintah tidak semua disertai keterangan bahwa si influencer dibiayai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/2/2021).

Tak transparannya penggunaan anggaran untuk influencer ini menimbulkan kecurigaan baru. Di mana bisa saja anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk influencer lebih dari Rp90 miliar seperti yang diberitakan.

“Bisa jadi (lebih dari Rp90 Miliar) yang dimasukan ke dalam program lainnya,” ucapnya.

Oleh karena itu, Menurut Bhima, untuk sosialisasi program pemerintah bisa menggandeng atau melalui media resmi. Sebab secara pengawasan, promosi lewat media resmi juga jauh lebih mudah diawasi.

Jika pemerintah ingin menggunakan anggaran influencer boleh saja. Asalkan, berapa jumlah anggaran dan sumbernya bisa disampaikan kepada publik secara transparan mengingat dana yang digunakan berasal dari uang negara.

Sebagai salah satu contohnya adalah program vaksinasi yang melibatkan banyak influencer. Menurutnya, selama transparansinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka anggaran tersebut ada baiknya dialihkan ke pos lain.

“Misalnya ada influencer dorong program vaksinasi, ya harus di sebutkan dari mana anggarannya, kementerian apa. Selama transparansi nya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka anggaran influencer bisa direlokasikan ke pos lain. Pemerintah kan sedang butuh dana untuk belanja kesehatan dan stimulus ekonomi,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

JK : Bagaimana Mau Mengkritik Kalau Bertanya Saja Tidak Boleh

Sel Feb 16 , 2021
getnews.id – Jakarta, Dikutip dari media online CNN Indonesia Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta sejumlah pihak tidak perlu reaktif menanggapi pertanyaannya yang menjadi polemik terkait bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi, Pertanyaan itu sempat dia lontarkan dalam acara Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera pada 12 Februari 2021 lalu. Ia meminta para pihak […]