584.407 Sertifikat Tanah Diserahkan Presiden Jokowi

Mataram –¬†Penyerahan sertifikat secara virtual kembali dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara serentak kepada 26 provinsi dan 273 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Sertifikat tanah yang diserahkan Presiden Jokowi sebanyak 584.407 sertifikat. Di NTB, penyerahan sertikat tanah secara virtual ini juga dilakukan dan dipusatkan di Lombok Astoria Hotel dan dihadiri langsung Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, bersama jajaran Kanwil BPN/ATR NTB.

Lebih lanjut orang nomor satu di negeri ini mengungkapkan, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah guna mempercepat penyertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

Bagi Presiden, penyerahan sertifikat tanah tentu akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada pemiliknya.

Dihadapan seluruh masyarakat penerima sertifikat ini Presiden menjelaskan, target penyertifikatan tanah pada tahun 2020 sebanyak 11 juta bidang. Namun, hanya dapat terealisasi sebanyak 6,8 juta.

Meski demikian mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku capaian penyertifikatan tanah dalam setahun tersebut sudah bagus meski dalam kondisi Covid-19. 

Presiden yang saat itu didampingi Wakil Presiden, KH Makruf Amin dan Kepala BPN/ATR Sofyan Djalil seringkali mendengar bahwa konflik pertanahan selalu terjadi ketika ia berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia bahkan masalahnya pun selesai hingga ke pengadilan.

“Oleh karena itu, saya berpesan kepada para penerima sertifikat tanah agar menjaganya dengan baik,” pesan Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, agar sertifikat tanah yang diterima masyarakat hendaknya disimpan baik-baik dan dipoto copy. Jadi kalau hilang masih ada foto copynya agar cepat diurus,” tutup mantan Walikota Solo ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pengawasan Mutu Vaksin Covid-19 Menerapkan Standar Internasional

Tue Jan 5 , 2021
Jakarta – Dalam proses penerbitan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) vaksin Covid-19, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) menggunakan standar penilaian mutu yang berlaku secara internasional. Termasuk mengikuti perkembangan uji klinis di berbagai negara. “Salah satu diantaranya adalah melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin Coronavac,” jelas […]