Napak Tilas Capaian NTB Jelang HUT yang ke-62

getnews.id – Sejak dibentuk pada 17 Desember 1958 silam, kini Provinsi Nusa Tenggara Barat menginjak usia yang ke-62 tahun. Berbagai ikhtiar pembangunan terus dilakukan oleh tokoh-tokoh hebat yang pernah menahkodai daerah yang dijuluki “Bumi Gora” itu. Dari gubernur NTB yang pertama dipimpin oleh Ruslan Tjakraningrat (1958-1968) hingga Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah – Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (2018-2023) sekarang.

Artinya selama 62 tahun, Provinsi NTB telah dipimpin oleh delapan putra terbaik bangsa Indonesia. Dari tahun ke tahun, wajah NTB terus mengalami kemajuan yang selaras mengikuti perkembangan zaman. Beragam torehan prestasi dan capaian pembangunan telah dipersembahkan oleh gubernur-gubernur sebelumya.

Momentum HUT NTB saat ini, ikhtiar pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Zul-Ummi Rohmi terus menyamakan mimpi mewujudkan NTB Gemilang yang tak lekang oleh waktu. Meski bencana datang silih berganti tak menyurutkan semangat juang Dr. Zul dan Ummi Rohmi untuk membuktikan berbagai janji-janji yang pernah terucap maupun yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Drs. Lalu. Gita Ariadi mengatakan, capaian dan prestasi NTB kian hari terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan demi perubahan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga pastisipasi masyarakat untuk mengawal pembangunan serta menciptakan suasa damai semakin meningkat. Termasuk pastisipasi masyarakat dalam mewujudkan pilkada damai di tengah pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada 9 Desember 2020 tempo hari di NTB, cukup menjadi bukti sehatnya nalar masyarakat NTB dalam menghadapi perbedaan sikap politik. Meski ada sedikit ketegangan di sana-sini, secara keseluruhan, kita akhirnya melalui Pilkada 2020 di tujuh kabupaten/kota dengan cukup baik, dengan protokol kesehatan,” ungkap Sekda pada konferensi pers menyambut pelaksanaan peringatan HUT ke-62 Provinsi NTB pada 17 Desember 2020 mendatang di ruang rapatnya, Selasa (15/12/20)

Menurutnya, antusiasme warga NTB dalam menunaikan hak pilihnya meski di tengah pandemi Covid-19 menjadi bukti tingginya partisipasi aktif dan konstruktif dalam pesta demokrasi di NTB. Di Kabupaten Dompu misalnya, data sementara penyelenggaraan Pilkada, tingkat partisipasi mencapai 93,53 persen. Ini merupakan tingkat partisipasi tertinggi kelima di Indonesia. Tingginya partisipasi tersebut menandakan kuatnya semangat masyarakat NTB dalam mendorong lahirnya kepemimpinan yang lebih baik, pemimpin yang mampu menghimpun semua energi untuk diarahkan pada satu titik, yaitu kemajuan hidup bersama.

“Saat ini tugas kita bersama setelah pesta demokrasi ini selesai, merajut kembali ikatan-ikatan dan saling merangkul. Niat baik dan kolektivitas yang kuat, niscaya hal-hal baik akan mulai datang menjumpai kita. Konfrontasi dan perpecahan di antara anak bangsa. Sebab, kita punya musuh bersama yang nyata, yaitu pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dijelaskan Miq Gita, sepanjang tahun ini pemerintah menuliskan catatan demi catatan tentang pandemi Covid-19. Sampai hari Senin, 14 Desember 2020 lalu, wabah ini telah menjangkiti tak kurang dari 5.102 orang di NTB. Sebanyak 4.343 diantaranya sembuh, 267 meninggal dunia, dan 492 orang masih positif. Dimana pandemi itu menuntut masyarakat untuk melakukan proteksi, deteksi dan respon terhadap penyakit ini.

“Di NTB, kita dipaksa untuk memenangkan dua pertempuran besar dalam perang melawan pandemi ini yaitu penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” katanya.

Sekda menjelaskan, Virus Corona tidak hanya menggerogoti kesehatan masyarakat, namun juga telah mengakibatkan ekonomi lesu dan kehilangan daya dorongnya. Mengantisipasi itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi. Salah satunya adalah Jaring Pengaman Sosial atau JPS Gemilang. Program ini merupakan wujud keberanian untuk menjadikan pandemi sebagai blessing in disguise. Dengan menyalurkan ratusan ribu paket sembako yang isinya merupakan produk-produk UMKM/IKM lokal NTB.

JPS Gemilang merupakan strategi sekali mendayung dua pulau terlampaui, dengan JPS Gemilang, kita dapat membantu masyarakat kecil, sekaligus mengakselerasi IKM dan UKM di NTB. Selama tiga bulan, Pemprov NTB telah menyalurkan tak kurang dari 350 ribu paket sembako kepada masyarakat miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS pusat. dan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Selama itu pula, pemerintah telah melibatkan dan mengakselerasi pertumbuhan dari 4.673 UKM/IKM di NTB.

“Tahun 2020, akan selalu ada dalam ingatan kita, sebuah tahun yang penuh hikmah dan kenangan. Selain meninggalkan kenangan, pandemi juga telah mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan dalam menghadapi situasi sulit. Dalam ancaman pandemi, kita hanya punya satu pilihan, yaitu bersatu. Perbedaan setajam apapun kita tepikan. Lalu kita gantikan dengan kolaborasi dan saling melengkapi,” tuturnya.

Kepala Biro Huma dan Proyokol, Najamuddin Amy mengatakan,  pelaksanaan peringatan HUT NTB kali ini tidak seperti biasanya. Tidak ada upacara yang melibatkan banyak orang dikeranakan masih wabah Covid-19. Semua dilakukan secara virtual termasuk juga pemberian penghargaan kepada tokoh maupun masyarakat yang telah berkontribusi untuk NTB. Meski demikian, di HUT NTB pada 17 Desember akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mewujudkan kolaborasi Provinsi Jawa Barat dan Provinsi NTB melalui kerjasama penandatanganan letter of intent Jabar – NTB Connection dan Penandatanganan letter of intent BJB – Bank NTB Syariah.

“Untuk itu, kita perlu menyiapkan banyak suguhan yaitu, produk-produk industri kreatif kita. Dalam penyediaan produk inilah, kita butuh dukungan dari banyak pihak. Tak terkecuali dari daerah-daerah lain di Nusantara,” jelasnya.

Tidak itu saja, lanjutnya, kerjasama Jabar NTB ini juga akan diwujudkan dalam sektor pariwisata, industri kreatif, pendidikan, perdagangan dan investasi. Kami sangat berterima kasih, karena Jawa Barat sebagai daerah dengan industri kreatif yang sangat maju, bersedia memberikan pendampingan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan industri kreatif di NTB.

Pemerintah Provinsi NTB menyampaikan bahwa, NTB sangat antusias dan berharap kerjasama ini bisa menjadi sebuah agenda yang berkesinambungan, berjangka panjang dan komprehensif. Komitmen ini, nanti akan kita tuangkan dengan terbentuknya sebuah komite yang dinamakan “Komite Kreasi Jabar dan NTB”. Sebuah komite yang bertanggung jawab terhadap berjalannya kerjasama kedua belah pihak.

Di momentum hari ulang tahun NTB yang berbahagia ini pula, pemerintah akan merayakan catatan sejarah baru kelahiran sejumlah terobosan NTB di bidang industri, investasi dan penguatan ekonomi lokal. Di hari ini, kita akan meluncurkan Aplikasi SILAMO, Aplikasi E-Mall, Bus Disabilitas, Penyerahan SUT & SRUT Sepeda Listrik, Sistem Informasi Posyandu (SIP), Mahadesa (BUMDES & GNE) dan Lomba Logo MotoGP Mandalika.

Perlu diketahui bahwa Tema Peringatan HUT NTB ke-62 Provinsi NTB  “NTB GEMILANG INDONESIA MAJU” yang seluruh rangkaian acaranya dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
[15/12 21.08] Irfan Kominfo: NTB Memiliki Komitmen Tinggi Terhadap Pelestarian Lingkungan

Mataram — NTB memiliki komitmen yang cukup tinggi tehadap pelestarian lingkungan yang ditunjukkan dengan visi yaitu membangun NTB Gemilang. Visi ini tertuang dalam enam misi. Dimana salah satunya NTB Asri dan Lestari. Visi ini sekaligus meneguhkan komitmen Pemprov NTB untuk sungguh sungguh membangun lingkungan. Karena warisan terbaik yang bisa diberikan kepada generasi selanjutnya adalah lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah pada “Workshop Intensif Fiscal Berbasis Ekologi Untuk Mendukung Pencapaian SDG’di Provinsi NTB” yang dilakukan secara virtual di Ruang Keja Wagub NTB, Selasa (15/12/2020).

Wagub dari unsur Pondok Pesantren terbesar ini menambahkan, NTB Asri dan Lestari memiliki dua program kerja unggulan yaitu NTB Hijau dan Zero Waste. Yang mana kita tahu lahan kritis dari waktu ke waktu akan semakin luas jika kita tidak perhatikan. Maka dari itu seluruh jajaran di pemerintah provinsi NTB harus sungguh sungguh menyatukan mindsetnya mengenai pembangunan lingkungan. Karena kedepan pembangunan orientasinya adalah lingkungan, produktifitas tetap berjalan tetapi tidak dengan mengorbankan lingkungan.

Menurut Wagub, insentif fiskal berbasis ekologi di NTB selalu berusaha dan bersinergi dengan baik, berkolaborasi, berkerja sama mulai dari pemeintah Kabupaten Kota hingga Desa. Skema insentif fiskal berbasis ekologi dapat di berikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan desa yang memiliki komitmen mendorong upaya pelestarian lingukungan hidup di wilayahnya seperti dengan mengembangkan program rehabilitasi lahan dan penghijauan.

Wagub juga menyebut, insentif fiskal berbasis bencana. Di Indonesia cukup akrab dengan potensi bencana yang ada di masing masing daerah, salah satunya NTB yang memberikan pelajaran dan harus dipahami bahwa potensi bencana ada di daerah NTB. Skema ini di berikan kepada daerah daerah yang memiliki inovasi dalam mendorong kesiap siagaan wilayah dalam menghadapi bencana serta konsisten mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pendidikan dan pendampingan terkait dengan kebencanaan.

Selain itu Wagub juga menjelaskan, insentif fiskal berbasis sampah. Dalam konteks ini berbagai macam parameter dapat digunakan baik terkait dengan kesediaan sarana dan fasilitas pengelolaan persampahan, kesediaan SOP dan program maupun inovasi program yang mendukung pencapaian target pengelolaan persampahan di tingkat provinsi.

“Sampah di NTB adalah masalah yang harus kita pandang penting dan harus dikelola dengan baik dari hulu ke hilir sehingga mindset kita berubah bahwa bukan sampah penyebab musibah tetapi sampah dengan pengelolaan dan pernecanaan yang baik bisa menjadi berkah,” ingat Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini.

Pada bagian akhir, Wagub mempertegas mekanisme pemberian insentif ini juga telah diatur dalam beberapa peraturan terkait. Salah satunya yaitu PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang memberikan mandat adanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berfungsi sebagai regulator dan operator pemberian insentif dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berbasis pada indeks kinerja tertentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dengan IPTEK DRD Berperan Penting Meningkatkan Kualitas Pembangunan Daerah

Tue Dec 15 , 2020
getnews.id – Pada era globalisasi saat ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan kemampuan daya saing suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan pergeseran paradigma ekonomi yang terjadi, yakni dari pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya menjadi berbasis pengetahuan. Hal tersebut […]