Program Ketahanan Keluarga Perlu Terus Mendapat Perhatian yang Serius

Mataram – Program ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian yang serius, terlebih jika melihat indeks ketahanan keluarga masih berada pada papan bawah. Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, NTB tidak akan mencapai visi yang sudah di sepakati bersama.

Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah saat membuka sekaligus menjadi narasumber Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga, bertempat di Hotel Lombok Plaza, Rabu 25 November 2020.

Hj Niken melihat perlunya koordinasi dan sinergi yang lebih intens lagi dengan semua pihak agar indeks ketahanan keluarga ini semakin bagus.”Kita sudah punya Perda, kita sudah punya Pergub, tapi untuk melihat koordinasi dan sinergi yang baik masih harus di upayakan, harus memiliki visi ke depan. Kalau visi kita jelas, maka kita Insya Allah akan punya kewajiban bahwa kita harus mencapai visi itu dengan langkah yang kita lakukan hari ini” ungkapnya.

Kemudian, Bunda Niken mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2045 mendatang, Indonesia sudah harus masuk ke dalam 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Ini artinya NTB harus berkontribusi dalam program ketahanan keluarga ini, dan berusaha membuat rencana dengan baik dan terukur.

“Maka bisa kita lihat NTB akan menjadi wilayah yang sumber daya manusianya hebat, NTB akan menjadi wilayah yang akan berperan dalam membantu Indonesia masuk ke 5 besar nantinya,” pungkasnya.

Selanjutnya ia menyampaikan materi Rakor guna menyamakan persepsi bersama dengan tema sinergitas perangkat daerah dan lembaga untuk mendukung peningkatan indeks ketahanan keluarga.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peninjauan pelaksanaan Perda No 4/2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pergub No 24 thn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 4 tahun 2018 dan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kembali komitmen tentang pelaksanaan Perda dan Pergub ini.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah inovatif sehingga dapat mengangkat Indeks Ketahanan Keluarga di Provinsi NTB,” ujarnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini diikuti oleh 30 peserta dan turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi NTB sebagai narasumber TGH. Patompo, Lc., M.H, Kepala Biro Humas dan Protokol NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kesehatan, NGO ,serta pihak akademisi/perguruan tinggi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gubernur Hadiri Penyerahan DIPA dan TKDD 2021 Secara Virtual, Empat Hal Jadi Fokus Pemerintah

Rab Nov 25 , 2020
Mataram- Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual yang berlangsung di Istana Negara, Rabu 25 November 2020. Presiden RI H. Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa di tahun 2020 ini […]