Ketua PP Lombok Tengah : Statemen pak Gub, lucu dan tidak beralasan

Lombok Tengah – Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah M Samsul Qomar, menanggapi statemen Gubernur NTB terkait kegaduhan akan sengekta lahan mandalika untuk sirkuit Moto GP, yang menurutnya sangat lucu dan tidak beralasan.

“Saya menilai pernyataan gaduh itu bukan dari pemilik tapi dari pak Gubernur sendiri, masyarakat hanya menuntut hak saja tidak ada yg lebih,” ungkap Samsul Qomar.

Qomar dalam Pers rilis yang dikeluarkan Pemuda Pancasila Lombok Tengah, Minggu (8/11), mengatakan, bahwa hak yang dia maksud adalah sesuai dengan hasil apresial independent bahwa harga kisaran untuk lahan moto GP antara 90 sampai 100 juta per are.

“Jadi kalau si A memiliki lahan 1,5 hektare kalau di bayar sesuai apresial maka jelas akan berjumlah belasan miliar, sehingga apa yang di ungkapkan pak Gub terkait keinginan warga sangat tidak beralasan dan mengada ada,” ungkapnya.

“Silahkan pak gub hitung saja kalau tanah warga belasan hektare masak di bayar ratusan juta, wah ini kan aneh, lalu mengkambinghitamkan calo, mana ada urusan tanah ITDC sama calo, nanti jadi lucu broker ketemu broker ya ga akan bisa nyambung kalau begini,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Qomar, PP mengingatkan kepada pemprov dan tim untuk bertindak netral dalam hal ini jangan seolah olah membela ITDC padahal BUMN itu hadir untuk mejehateraan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat. Jelas kalau itu jadi tak perlu mencari kambing hitam calo ini itu namanya membangun opini di luar konteks. Warga masyarakat hanya ingin segera selesai proses lahannya dan bisa menikmati moto GP.

Jika ini berlarut larut, kata dia, maka tidak heran kalau penyelenggaraan race untuk 2021 masih dalam ketidakpastian dan keraguan.

“Ayo pak gub kita kembali ke subtantif, kita fokus benahi KEK katanya skala prioritas malah super prioritas masak untuk rakyat tidak peiorotas ini menyalahi sila ke-5, Keadilan sosial, dan sebagai pemimpin pak Gub tidak semestinya bersuara untuk melemahkan warga, seolah-olah warga ini mengganggu pemerintah,” lanjutnya.

Menurut Qomar, masyarakat pro pembangunan dan tidak anti pariwisata tapi tidak dengan mengabaikan rasa keadilan.

“Kembalilah pada tugas seorang pemimpin yakni berdiri pada kepwntingan rakyat jangan malah pada kepentingan coororate kan ini tidak menarik jika terus terusan begini masyarakat NTB akan mencatat keberpihakan ini jika saja pak gubernur tidak berdiri untuk kepentingan masyarakat.” Tandasnya. *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Safari Subuh, Gubernur Sampaikan Hakikat Pemimpin

Sun Nov 8 , 2020
Lombok Barat – Kegiatan safari subuh kembali dilaksanakan oleh Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah. Kali ini, Minggu 8 November 2020, Gubernur mengunjungi masjid Umar Ibnu Khattab, Kediri. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak menganggap pemimpin itu raja. “Hakikat pemimpin itu melayani masyarakat, bukan dilayani, tapi kebanyakan kita […]