Pakar Hukum sebut masalah tanah di KEK Mandalika masih kronis

Mataram – Salah satu Pakar Hukum Universitas Mataram (Unram), Prof Dr H Sudiarto SH M.Hum kembali memberikan saran atas persoalan di sengketa lahan di Sirkuit MotoGP Mandalika. Dalam kaca mata dia, persoalan tanah di Mandalika ini masih sangat kronis. Dalam artian, meski Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah di KEK Mandalika sudah terbentuk dan bekerja, namun belum bisa memberikan jalan keluar yang terbaik.

“Bagaimana mau hasilnya bagus, kalau tim itu sendiri dibiayai salah satu pihak bersengketa (ITDC, Red),” ketusnya.

Dari itu meski tim sudah bekerja dan berencana akan mengeluarkan hasilnya Jumat (23/10) besok, namun dia meyakini salah satu pihak (masyarakat, Red) tidak akan pernah puas. Sehingga ia sudah mengkaji dan memberikan solusi dalam persoalan ini.

“Dalam surat rekomendasi Komnas HAM, kan ada di situ masyarakat diberikan untuk menempuh jalur litigasi atau non litigasi. Tapi non litigasi ini jalur terbaik usaikan tanah di Mandalika,” sarannya.

Lantas jika mengambil jalur litigasi, atau menempuh jalur hukum bagaimana Prof?

“Siapa di kedua belah pihak mau menggugat? Kan keduanya sama-sama merasa memiliki alas hak. Di satu sisi masyarakat juga tidak akan mau menggugat, lantaran mereka sampai saat ini masih menguasai lahan,” ketus Guru Besar Unram tersebut.

Di sisi lain lanjut Prof. Sudiarto, siapapun yang menggugat di Pengadilan sama artinya menghambat proyek percepatan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika. Pasalnya jika sudah masuk ke ranah hukum, otomatis lahan yang disengketakan tidak boleh digarap atau dieksekusi.

“Itu sampai selesai di Pengadilan. Itu pun jika tidak ada banding. Kan bisa sampai bertahun-tahun selesainya,” bebernya.

Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak baik ITDC, masyarakat, Polda NTB, Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Masalah Tanah di KEK Mandalika maupun Gubernur agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan jalur non litigasi. Caranya dengan mencari mediator independen dan dapat dipercaya kedua belah pihak.

“Ajak bertemu, mediasi, baru kelihatan akar permasalahan. Tapi ini mediator bukan hakim, tapi hanya memfasiltasi secara independen. Kita cari kesamaan antar kedua belah pihak, jangan sampai berkepanjangan. Masalah harga saya rasa fleksibel,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Lanal Mataram terima audit kinerja dengan hasil sangat memuaskan

Fri Oct 23 , 2020
Mataram – Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Mataram Kolonel Laut (P) Suratun, S.H., menghadiri taklimat akhir audit kinerja yang diselenggarakan oleh Itjen TNI periode IV tahun 2020. Taklimat akhir ini berlangsung pada Kamis 22 Oktober 2020 di Kodam IX Udayana Bali, Jl. Udayana No. 1 Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Bali. Hadir […]