Danlanal Mataram Ikuti Rakor Virtual Bahas UU Omnisbus Law Cipta Kerja

Mataram – Rabu 14 oktober 2020 pukul 09.15 wita di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB Jl. Pejanggik No. 12 Kota Mataram telah berlangsung vicon Menkopolhukam RI (Prof Mahfud MD), Menko perekonomian RI (Bpk. Airlangga Hartanto), Mendagri RI (Bpk. Tito Karnavian), Menaker RI (Ibu Ida Fauziah), Men ATR/BPN RI (Bpk. Sofyan Djaliil), Menkeu RI (Ibu Sri Mulyani) serta Kementrian dan Lembaga terkait dalam rangka Rakor sinergitas kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan regulasi UU Omnisbus Law Cipta Kerja.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Gubernur NTB DR. Zulkieflimansyah, Hj. Baiq Isvie Rupaeda Ketua DPRD NTB, Irjen Pol M. Iqbal S.I.K Kapolda NTB, Kolonel Laut (P) Suratun S.H Danlanal Mataram, Sekda NTB Bpk. Lalu Gita Aryadi, Nanang Sigit Yulianto Kajati NTB, Kolonel Inf Made Kariawan Kasrem 162/WB, dan Perwakilan Lanud Rembiga, serta para Kepala OPD terkait berjumlah sekitar 30 orang.

Dalam arahan, Menkopolhukam RI menyampaikan bahwa pada rakor vicon ini saya akan menyampaikan secara singkat materi pertemuan kali ini, unjukrasa terkait UU omnisbuslaw masih berlangsung dan analisa intelijan masih akan berlangsung tetapi akan semakin mengecil, tugas kita memberi pengertian tentang latar belakang UU dan manfaat dari UU cipta kerja untuk menangkal info HOAX.

UU cipta kerja dilatar belaknhi atas lambatnya sistem birokrasi dalam memulai ijin usaha sehingga banyak pengusaha yang mundur dalam investasi, sehingga presiden menyampaikan bagaiaman cara mempermudah dalam perijinan, karena banyak UU yang saling tumpang tindih sehingga muncul UU Omnis buslaw agar perijinan satu pintu.

Tenaga kerja setiap tahun bertambah sekitar 2,5 juta pertahun dan harus ditampung dan disediakan lapangan kerja, itulah presiden dari periode sebelumnya mengampanyekan satu pintu perijinan yaitu UU Omnisbuslaw. pembahasan UU Omnisbuslaw sudah dibahas secara terbuka makanya banyak naskah yang berubah dan banyak naskah UU yang beredar dimasyarakat, karena dalam pembahasan banyak masukan sehingga dalam setiap pembahasan selalu berubah, sampai dengan 63 kali pertemuan dimana dalam hasilnya tidak 100 persen sama memang ada beberapa hal yang tidak bisa ditampung karena tumpang tindih.

Ada informasi tentang uang pesangon yang dihapus itu tidak benar yang benar yaitu yang dulu 32 kali sekarang menjadi 25 kali, adanya informasi sertifikat halal di hapus saya sampaikan tetap ada sertifikat halal tetapi karena semakin banyaknya pemohon sehingga kita pecah, informasi tentang pesantren harus berbadan hukum, Pendidikan akan dikomersialkan memang semua itu harus dijelaskan kepada masyarakat.

Sikap pemerintah sejauh unras itu menyampaiakn asprirasi tidak ada masalah karena dilindungi UU, tetapi apabila yang anarkis seperti membakar, merusak dan melempar batu harus ditindak dan ditangani jangan sampai kacau dan tidak terkendali biasanya yang anarkis itu terjadi pada sore hari setelah masa menyampaikan aspirasi dan saat itu kelompok anarkis mulai beraksi. mohon forkomoinda memperhatikan yang anarkis karena nanti akan dibuktikan dipengadilan.

Selanjutnya, Menko Perekonomian menyampaikan, UU yang sudah final akan diditribusikan kepada kepala daerah dan seluruh universitas yaitu sebanyak 812 halaman, tenaga kerja kita yangblvmembutuhkan lapangan kerja sebanyak 13,3 juta orang terdiri dari penganguran, tenaga kerja baru, dan tenaga kerja korban dari pandemi covid 19.

UMKM terdiri dari 64,13 juta orang kita dorong agar sektor formal harus berubah menjadi informasi UU terdiri dari 11 klaster, UU ini untuk mencegah korupsi karena akan adanya penyederhanan perijinan, untuk pemerataan pembangunan daerah, karena sumbangan pembangunan wilayah masih berbasis di Jawa sehingga perlu adanya pemertaan pembangunan.

Mendorong dalam kewirahuasaan koprasi bisa mendirikan dengan jumlah 9 orang saja, PHK tidak bisa dilakukan sepihak, jaminan hak2 kerja, upah kerja tetap ada, hak cuti tetap ada, jaminan kerja, outsorcing, apabila mendapatkan PHK mempunyai hak kerja.

Dalam pembahasab dalam raker dan baleg yang pertama diputuskan dan disetjjui oleh 9 fraksi dan dalam raker dan baleg kedua tanghal 5 oktober 2020 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menyatakan menolak (walk out).

Kalau terkait dengan perizinan usaha berbasis risiko tinggi memerlukan izin yang dibuat, berbasis risiko kemudian kalau mendengar berdasarkan sertifikasi standar dan rendah itu berdasarkan pendaftaran nomor induk perusahaan terutama untuk UMKM cukup dengan pendaftaran, perizinan dasar tata ruang, lingkungan, dan bangunan gedung ada standarnya dari Kementerian PU Pera seluruh perizinannya berbasis pada norma standar prosedur dan kriteria dan service level dan ini seluruhnya dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota.

Kemudian khusus untuk perkapalan Adapun nelayan diberikan perizinan kemudahan hanya cukup ke Kementerian KKP saja sudah bisa dikeluarkan, Kemudian untuk usaha kecil dan menengah perizinan cukup pendaftaran kemudian diberi kesempatan usaha menengah yang diminta bermitra dengan UMKM, penggunaan dana alokasi khusus untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM, ada layanan hukum untuk bank KM, prioritas jasa untuk pengadaan barang dan jasa 40% keberpihakan untuk dibeli dari produk UMKM, diberi fasilitas keberpihakan untuk infrastruktur publik sperti bandara, Terminal, Stasiun, pelabuhan, dialokasikan tempat untuk UMKM.

Untuk sertifikat halal maksimal 1 hari setelah fatwa halal, bisa mengandeng universitaa dan penguruan, untuk UMKM sertifikat halal digratiskan, sertifikat hala keluar maskisimla 21 hari dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Dibentuk bank tanah agar bisa restribusi bagi masyarakat, pemberdayaan UMKM dan koperasi terhadap percepatan proses perizinan, perusahaan penerapan prinsip dan secara elektronik kemudian mengevaluasi dan perbedaan regulasi yang berbasis kepada norma standar prosedur.

Dalam kesempatan sama Menaker RI memaparkan materi, claster ketenagkerjaan mendapatkan perhatiaan yang cukup luas dari masyarakat, penjelasan secara urgensi dari UU Cipta kerja menghadapi bonus demografi kita yang bisa mengangkat negara dari tingkat menengah ke negara maju, masyarakat kita yang membutuhkan lapangan kerja baru sebanyak 2, 7 s.d 3 juta pertahun dan juga untuk mengefektifkan birokrasi.

Peningkatan produktifitas 74, 4% masih dibawah negara negara lain, bagaimana tanggung jawab kita dalam neyediakan lalangan krrja buat anggakata kerja sebanyak 2,4 s.d 3 juta pertahun, yang terdamlaiak gemla sebanyak 2,1 juta pekerja yang tersata di BPS sekitar 3 jt.

Kita punya beban tenaga kerja dan yang banyak yang belum mendpatkan lapangan kerja ditingkat pendidikan setingkat SMA ke atas. kenapa dalam pandemi covid 19 pemerintah seakan akan memaksakan mengesahkan UU cipta kerja karena jika tidak dilakukan tenaga kerja akan pindah ke negara lain yang regulasinya lebih menguntungkan.

Prinsip umum klaster ketenagakerjan dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningakatkan peran dan kesejahrann pekerja dan buruh dalam mundukung ekosistem infestasi, penyusunan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan MK atas uji materi UU 13 tahun 2003, ketentuan mengenai sanksi dikembalikan kepada UU No 13 tahun 2003.

Bagaimana keterlibatasn publik dalam penyusunan UU cipta kerja justru penyusunan kalsyer ketenagakerja ini yang melibatkan pembahasan publik, setelah presiden dan DPR RI menunda pembahasan di ruang public itu dilakukan melalui forum tripatt nasional dan hasil dari forum tripatit nasional tersebut menunjukan betapa dalamnya pembahasan yang menghasilkan rancangan cipta kerja dan dalam forum tersebut ada yang menyadari bahwa asprirasi tidak semua bisa ditampung.

Dalam forum tersebut ada 2 serikat yang keluar dalam forum tripat keluar pada pertemuan yang ketiga yaitu SPSI ketua sdr. andi gani KSPI ketua sdr. said Iqbal. hasil dari forum traptit tersebut sebagai dasar draft kami dalam perbaikan ke DPR RI. proses pembahsan dilakukan secara terbuka melalui kanal kanal media yang ada di DPR dan medsos, dari forum tripatit tersbut 95 % terakomodasi dalam UU cipta kerja, yang saya perlu sampaikan komunikasi kami dengan forum triaptit dan dpr terdokumentasi dengan baik.

Substansi UU Cipta kerja untuk tenaga asing hanya tenaga kerja jabatan tertentu, waktu tertentu dan yang memperkerjakan tenaga asinh wajib memberikan jaminan. pekerjaan tertentu hanya untuk pekerjaan dalam waktu tertentu yang berbeda dengan UU no 13 tahun 2003 UU cipta kerja adalah perlindungan untuk tenaga kerja terhadap pekerjaan TKWT termasuk kompensasi.

Terkait waktu kerja tetap mengikuti uu no 13 tahun 2003 cuti tetap ada, tidak menghilangkan UU saat haid dan melahirkan, isunya UU Cipta kerja akan mengeksploitsi tenaga kerja hal itu tidak benar UU ini sudah mengikuti ketentuan ILaw. Upah minimum ditetapkn sesuai dengan kondisi daerah dan ketangakerjaan serta aspek pertumbuhan ekonomi suatu daerah, UMP wajib ditetapkan oleh Gubernur, UMK tetap ada, pengusaha yang telah menetapkan upah diatas upah minimun tidak boleh menurunkan.

Tentang pesangon dan JKP, pesangon harus betul betul diterima dan menjadi hak dari tenaga kerja dalam UU No 13 tahun 2003 pesangon sebanayak 32 kali dalam UU cipta kerja yang baru pesangon tetap diberikan pemerintah dan pengusaha dan memperkenalkan jaminan mendapatkan pekerjaan (JKP) sehingga lebih memperhatikan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Outsorcing UU sebelumnya belum memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk dalam UU cipta kerja lebih memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pekerja outsorcing dengan memberikan jaminan kompensasi akibat pemutusan kerja, sanksi terhadap pelanggaran tenaga kerja tetap ada.

Kami akan bertemu dengam forum tripatit nasional dalam minggu ini kami sepakat untuk lebih cepat membahas RPP peraturan menteri klaster ketenagkerjaan diataranya RPP pengunaan TKA, RPP tentang pengupahan, RPP tentang jaminan mendapatkan pekerjaan.

Selanjutnya, Mendagri menyampaikan bahwa rapat ini merupakan masukan dari kepala daerah yang ingin mendegarkan penjelasan tentang UU cipta kerja dimana kepala daerah tersbeut yang berhadapan dengan masa unjuk rasa sehingga dengan rakor ada bahan untuk menyampaikan kepada masa unjuk rasa.

UU ini mungkin merupakan UU baru yang mengabungkan dari beberapa UU, spirit dalam UU cipta kerja disampaikan kepada fokompimda agar terjadi kesamaan visi terkait UU Cipta kerja.

Saya juga sudah komunikasi dengan masing masing kepala kementrian, BNI, Polri dan TNI untui menyampaikan ke jajaran bawah agar satu visi.

Menyarakan agar kepala daerah untuk membentuk tim kecil terkait kondisi daerah yang bisa dimasukan kedalam RPP turunan yang akan dibahas.

UU yang baru ini akan sangat menguntungkan daerah karena akan adanya perkada bukan hanya Perda.

UU Cipta kerja merupakan langkah pemerintah dalam mengahadapi bonus demografi negara indonesia yang membutumuhkan lapangan kerja.

Informasi yang beredar diluar bahwa UU ini mendukung para investor dan dituduh merupakan antek asing, padahal UU tersbut untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menguntungkan semua pihak, karena dengan regulasi lama banyak pengusaha yang keberatan dengan regulasi tenaga kerja yang ada di indonesia sehingan pindah berinvestasi ke negara lain.

Ucapan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah proaktif dengan dialogis dengan masyarakat dan berani bersikap walaupun belum mendapatkan draft UU, tetapi ada juga gubernur yang belum membaca tetapi berani bersikap menolak UU.

Kemen LHK dan kehutanan menyampaikan bahwa UU cipta kerja yang berhububungan dengan lingkungan hidup yang kemudian akan dibahas dalam RPP turunan bidang perlindugan lingkungan, RPP bidang kehutanan, RPP tata cara pengenaan sanksi admintrasi dan tata cara penerimaan negara bukan pajak dari denda admintrasi.

Kemen LHK dan kehutanan dalam UU cipta kerja mendapatkan mandat 12 pasal substansinya kewajiban disederhankan, amdal tetap ada, buku mutu lingkungan, jaminan lingkungan hidup, tidak benar ada kemudahan bagi pengusaha dalam UU Cipta kerja.

Kemen ATR BPN menyampaikan bahwa Klaster tata ruang UU omnisbuslaw memperknalkan UU Integrasi sehingga tidak ada lagi tumpang tindih antar UU kehutanan agraria, lingkungan hidup, dan tata ruang tidak ada kewenagan daerah yang di hapus.

Klaster pertanahan sebelumnya UU no 12 tahun 2012 sudah cukup baik tetapi masih ada permaslahan saat kontijensi karena keputusan masing2 pengadilan belerbeda sehingga dalam pembagunan jalan tol ataupun untuk kepentingan lainnya sering mendapatkan kendala dan ganti rugi dalam jumlah yang besar.

Bank tanah supaya BPN bisa menjadi land manager, dengan bank tanah bisa kita membangun hunian yang dekat dengan lokasi kerja, bisa menyediakan lahan untuk fasilitas umum, bank tanah merupakan fungsi negara dalam mengatur ruang diluar hutan.

Warga asing sebelumnya tidak boleh memiliki rumah di indonesia, dalam UU tata ruang yang baru warga asing boleh memliki HGB karena dalam UU yang baru hal kepemlikan tanah dan bangunan berbeda seperti apartmen dan rusun sehingga apabila WNA itu pergi tanah masih menjadi milik kita.

Menkeu RI menyampaikan bahwa turunan UU Omnisbuslaw regulasi 8 RPP , 6 rancangan menteri keuaangan Menkeu, 1 rancangan keputusan menteri keuangan

Latar belakang sebagai salah satu upaya memperkuat perkonomian indonesia, mendorong investasi ditwngan perlbatan ekonomi dunia, diperlukan perubahan beberpa ketentuan UU.

Substansi klaster kemudahan berusaha yaitu meningkatkan pendanaan investasi, mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib pajak secara sukarela, meningkatkan kepastian hukum, menciptakan iklim berusaha didalam negeri.

Dalam omnisbuslaw akan dibentuk lembaga pengelola isnvestasi untuk menarik dana dana investasi, bank tanah, badan lembaga pengelola rumah susun, lembaga pengelola jasa kkntruksi.

Menkumham RI menyampaikan bahwa UU cipta kerja para stake holder bersama dengan pemerintah yang merumuskan sudah sesuai uu no 12 tahun 2012 karena sudah merubah 74 UU yang sudah ada dan membawa aspek yang fundamental

Merupakan perubahan yang visioner, perubahan tidak mungkin tanpa ada keinginan yang sungguh2, untuk itu kami meminta pemerintah daerah bersama sama dengan pemeribtah pusat untuk mendukung UU omnisbuslaw.

Salah satu kemudahan yaitu perseorangan dapat membuat perijianm perusahaan terbatas, mendirikan koprasi dengan anggota hanya 9 orang, kemudhan berusaha ini juga untuk mendukung dan menciptakan lapangan kerja, saya juga bingung kenapa mahasiswa malah menolak mnisbuslaw padahal mereka yang akan merasakan kemudahan hasil dari omnisbuslaw.

Kami kemenkumham akan berkoordinasi dengan seluruh stake holder dan intasi terkait untuk membuat peraturan turunan dari UU Omnisbuslaw, Kum Ham melalui kanwil yang ada didaerah akan mendukung pememrintah daerah dalam pelaksnaaan omnisbuslaw.

Kalau ada perbedaan pendapat tentang isi dalam UU Omnisbuslwa kami meminta kepala daerah untuk mendorong melalui MK/Judicial review karena omnisbuslaw ini untuk kemajuan bangsa.

Irwasum Polri menyampaikan bahwa dalam menyingakapi UU ombis buslaw polri bersama TNI sudah mengantisipasi melalui rapat koordinasi dalam antsipasi dampak aksi unjuk rasa.

Dari hasil seluruh laporan jajaran beberapa polda telah mengambil langkah langkah antsipasi diantaranya melakukan penahanan, jumlah yang ditahan sebanyak 7529 orang, sudah dilakukan pendalaman dan dinilai sudah melengakpi proses hukum sebanyak 121 orang.

Pada prisipnya Polri dibantu dengan TNI senantiasa siap dalam melakaksanakan pengamanan dalam aksi unras UU Omnisbuslaw.

Penekanan kapolri kepada Kapolda dan Kapolres yakni untuk setiap personil diberikan APP dengan jelas, melaksnakan pengamanan sesuai Protap unras Polri, agar intelijen mengupdate situasi terbaru dengan berkoordinasi denhan apintel lainnya, para petugas pengamanan aksi unras dilarang membawa senjata api, tim negosiator agar dibentuk dari polwan dan kowad, memperlakukan pendemo dengan manusiawi, menempatkan personil sesuai kerawanan dan kebutuhan.

Kabanbinkum TNI menyampaikan bahwa mencermati perkembangan unjukrasa UU Cipta kerja, TNI mencermati unjukrasa agar dilakukan secara damai dan tidak anarkis.

Peran TNI sesuai UU memberikan bantuan kepada polri dan Pemda agar eskalasi unras tidak meningkat

Sementara itu Panglima TNI menyampaikan arahan bahwa kepada pangkotama dalam mengatasi aksi unras agar memberi bantuan dan membackup sepenuhnya kepada polri dan Pemda, kepada prajurit dilapangan agar tidak terpengaruh oleh masa unjuk rasa dan melakukan tindkan kontra produktif, seluruh jajaran terus melakukan monitoring dan meningkatkan kordinasi secara terus menerus dengan polri pemda, lakukan langkah persusasif agar ekalasi unras tidak meningkat.

Sistama BIN RI menyampaikan bahwa operasional UU tersebut agar mendapatkan dampak yang nyata agar dibuatkan peraturan turunan dari UU tersebut.

Dari analisa intelijen perlunya sosialisasi secara masif.

Menghilangkan resistensi dari kementrian dan pemda akibat wewenang yang dipangkas.

Masih akan terus berlanjut aksi unjuk rasa dari UU dan peraturan turunan UU dan kemunkinan akan di bawa ke MK.

Perlu mengajak perusahan BUMN dan Universitas dalam membuat peraturan turunan UU Omnisbuslaw.

Langkah langkah yang di ambil yakni pelru membuat tim analis dari dampak aksi unjuk rasa, membuat tim sosialisasi UU dan peraturan turunan yang disampaiakn oleh tokoh masyrakat, penaanganan dengan penegakan hukum yang tepat dan terukur.

Dalam sesi Tanya jawab, asosisiasi gubernur seluruh Indonseiaa H. Ali Mazi Gubernur Sultra menyampaikan bahwa kami mendukung omnisbuslaw dan agar segera ditetapkan menjadi UU agar apa yang dibahas dalam kesempatan ini disampaiakn seragam oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga masyarakat mendapatkan penjelasan yang baik sehingga tidak salah paham.

Kami menilai UU ini sangat baik dan berharap TNI dan Polri selalu di tengah tengah masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Selanjutnya Bupati Banyuwangi menyampaikan bahwa setelah mendapatkan penjelasan asosiasi pemda mendukung kebijakan pemerintah dalam pemerataan pembanguann melalui UU cipta kerja.

Apabila ada tokoh dan instansi yang memberikan penjelasan yang berbeda dipublik agar pemerintah pusat membentuk tim untuk klarifikasi.

agar vidcon juga dilakukan kepada dewan perwakilan di daerah.

harapaan kami terkait penyusunan RPP turunan agar pemda juga dilibatkan.

kedepan agar daerah mendapatkan penjelasan yang cepat seperti sekarang.

Penyampaian Mendagri RI menegaskan bahwa agar Draft UU segera dikirimkan ke daerah dan menyusun tim agar dapat memberikan masukan dalam pembahasan RPP.

Aksi aksi yang ada dipusat dan daerah bisa kita bagi menjadi 3 kelompok dan memerlukan treatment yang berbeda, kelompok 1 yang tidak tahu tentang substansi UU Omnisbuslaw, kelompok 2 mungkin ada yang tahu tetapi memaksa untuk mengakomodir kepentinganya agar ditampung 100%, dan kelompok ke 3 adalah kelompok yang bertujuan melakukan perbuatan anarkis agar intelijen didaerah bisa memetakan dan melakukan tindakan hukum yang tegas.

Agar pemda door to door untuk menjelaskan UU Omnisbuslaw, kebebasan menyampaiakn pendapat tidak abslout selama tidak menganggu dan melakukan kegiatan anarkis.

Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda, Danlanal Mataram menyampaikan berdasarkan UU dan ketentuan yg berlaku bahwa TNI siap membantu dan memback-up polri dalam upaya pengamanan aksi unjuk rasa dan menjaga kamtibmas serta situasi yang kondusif.

“Lanal Mataram beserta seluruh jajaran senantiasa siap dan siaga kapanpun dibutuhkan untuk membantu polda NTB dan jajaran di seluruh wilayah kerja lanal, dalam upaya mengawal serta mengamankan berbagai aksi komponen masyarakat dalam menyikapi UU RI tentang cipta kerja yang sudah ditetapkan DPR RI pada tanggal 5 oktober 2020 yang lalu.” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dandim 1606/Lobar ajak semua komponen jalin hubungan yang harmonis cegah Radikalisme

Thu Oct 15 , 2020
Mataram – Kodim 1606 Lombok Barat menggelar kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dalam rangka mencegah dan menangkal Radikalisme dan Separatisme bertempat di Aula Makodim 1606/Lobar, Kamis (15/10/2020). Dengan mengusung tema ‘Merawat Kebhinekaan untuk Tangkal Radikalisme/Separatisme dalam Bingkai NKRI’, Komsos dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi pemerintahan se-Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara dan Kota Mataram. Dandim […]