Komnas HAM Tak Segan Bawa Masalah Mandalika ke Presiden

Mataram – Permasalahan tanah di sirkuit motoGP Mandalika tak kunjung usai, kini giliran Komnas HAM yang turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, iapun tak segan akan membawa Permasalahan tanah Sirkuit MotoGP Mandalika ini ke presiden.

“Kalau memang butuh penguatan kebijakan dari presiden untuk penyelesaian masalah ini, kita ke presiden untuk meminta perhatian,” tegas Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsar saat jumpa pers rabu, 30 September 2020 di Mataram.

Komnas HAM mengatakan bahwa Permasalahan ini ditargetkan selesai pada bulan Oktober untuk memastikan perhelatan MotoGP Mandalika terselenggara dengan baik karena ini menyangkut nama baik Indonesia di mata dunia.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar masyarakat tidak melakukan gugatan ke pengadilan atas permasalahan lahan di Sirkuit MotoGP Mandalika. “Kalau masih bisa dialog, ya dialog,” tutur Beka.

Hal tersebut dilakukan agar penyelesaian masalah lahan motoGP antara ITDC dengan masyarakat tidak memakan waktu lama dikarenakan jadwal MotoGP Mandalika sudah di depan mata.

“Batas lahan dan ciri fisik sudah banyak berubah. Akan ada kesulitan dalam pembuktian. Kalau bisa di luar pengadilan kenapa harus ke pengadilan, prosesnya juga akan lama nanti sampai dengan putusan inkrah,” jelas Beka.

Selain ke lokasi lahan yang bermasalah, Komnas HAM juga meminta keterangan Pemprov NTB dan Polda NTB yang juga menangani masalah ini.

Beka melanjutkan, sebelumnya ada dua aduan yang dilayangkan warga. Pertama masalah hak atas lahan yang belum terbayarakan, kemudian dugaan intimidasi terhadap warga oleh sejumlah oknum.

“Ini yang mau kita tuntaskan. Jangan sampai dengan proyek super prioritas justru terjadi pelanggaran HAM di sana,” tegasnya.

Dari pertemuan dengan kedua belah pihak, Komnas HAM berkomitmen menyelesaikan persoalan ini sesegera mungkin. Bahkan kalau bisa dalam bulan Oktober 2020, semua persoalan lahan bisa terselesaikan.

“Intinya dalam waktu dekat kami akan mediasi antara tim penyelesaian lahan Mandalika dengan milik warga. Kami ingin semuanya cepet selesai,” lugasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Gelar Sosialisasi Panduan Protokol Kesehatan Berbasis Cleanliness, Kemenparekraf Tekankan Itu Sangat Perlu

Sun Oct 4 , 2020
Lombok Timur – Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggelar sosialisasi panduan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability (CHSE) kepada pelaku industri Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan sosialisasi ini memasuki tahap kedua, yang dilaksanakan secara bersamaan di sembilan Kota yang […]