JATI NTB Minta Kapolres Loteng Usut Tuntas Dalang di balik tipu muslihat BRI Link merugikan KPM miskin

Lombok Tengah – Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi NTB (JATİ-NTB) dobrak kantor BRI unit Praya diduga telah melakukan penipuan muslihat terhadap para KPM PKH dan BPNT rakyat kurang mampu di Kab. Lombok Tengah, Senin 21/09/2020.

Rebe selaku korlap aksi menyampaikan bahwa Program bantuan yang di salurkan oleh pemerintah Pusat melalui BRI sebagai alat transaksi KPM, baik program PKH dan BPNT. Dari Hasil Investigasi dan Advokasi JATİ NTB di 12 Kecamatan dengan mengambil sampel di setiap Desa, JATİ NTB menemukan kejanggalan, terjadi secara terstruktur, masif, sistematis dan terencana.

“Terindikasi ada upaya pembodohan secara tersistem oleh oknum BRI Cabang Praya hingga ke tingkat BRI_Link kepada warga miskin penerima PKH dan BPNT.”

Dinas Sosial Lombok Tengah dengan BRI Praya dan pendamping PKH, BPNT ada upaya kerjasama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga KPM rakyat tidak mampu menjadi sasaran oknum. Terindikasi bagi-bagi keuntungan dari pihak BRI Link ke Oknum BRI Cabang Praya.

Mari kita duduk bersama, berdiskusi untuk mengklaripikasi apa yang menjadi temuan JATİ NTB. Kami akan beberkan semua bukti-bukti kejahatan BRİ Praya, pokok-pokok persoalan kepada pihak BRI Cabang Praya, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah hingga ke Aparat Penegak Hukum yakni Polres Kabupaten Lombok Tengah dan saya siap pertanggung jawabkan sesuai data, fakta dan hukum tegas Rebe dalam orasinya.

Adapun pokok-pokok Persoalan diantaranya;
1. BRI Cabang Praya tidak memberikan Modal terhadap pihak IDC-Brilink, syarat IDC harus memiliki tabungan. Pola bisnis ada nilai kewajaran karena memiliki modal dan harus dapat keuntungan, ini soal hukum ekonomi.

2. Bank BRİ tidak transparan soal informasi, soal pelayanan, kelemahan BRI tidak membedakan cara kerja komirsil dan bantuan/sosial, baik PKH dan BPNT, kelemahan pendamping lepas total. semestinya buat spanduk dll untuk di bebaskan biaya misalnya, ini sengaja di lakukan oleh oknum BRİ karena sudah memiliki niat buruk terhadap masyarakat miskin.

3. Pihak BRI Cabang Praya tidak pernah sosialisasi soal biaya penarikan, semestinya pihak brilink menjelaskan hal tersebut atas aturan prasyarat oleh Cabang BRİ.

4. Semstinya BRI mencabut izin bila ada penarikan oleh Brinlik namun sebaliknya dugaan harus dia setor di luar sistem 50% dari pungutan, transaksi.

5. Transaksi harus minimal 100 dalam 1 bulan, misalnya, bila tidak nyampai target maka bisa di cabut IDC

6. Kontribusi ke desa, dusun dalam transaksi IDC, sejauh ini tidak ada CSR yang masuk di desa maupun dusun, kemana CSR?

7. Bobroknya pelayanan BRI, penempatannya di desa dan dusun, namun persiapan modal IDC tidak di berikan oleh BRI Cabang apalagi CSR nya.

8. Kesimpulan BRI Cabang Praya tidak memiliki niat baik, nilai-nilai sosial hanya murni mementingkan keuntungan semata.

Untuk itu, kami dari Jaringan Advokasi dan Tindak Pidana Korupsi (JATI NTB) menuntut:
1.Meminta kepada Kapolres Lombok Tengah untuk segera mengusut tuntas siapa dalang di balik tipu muslihat BRI Link yang merugikan KPM miskin!!!!!

2. Meminta kepada Kapolres Lombok Tengah untuk segera memanggil kepala dan memeriksa Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, yang harus bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya dalam menanggapi hasil pantauan kami di lapangan.

Dengan penuh rasa kecewa, tidak ada satupun dari pihak BRİ Praya yang menemui para aksi. Mengancam kepada pihak BRİ Praya akan datang lagi dengan massa yang jauh lebih besar lagi sampai ada penjelasan resmi dari pihak BRİ kepada Rakyat miskin cetus Apriadi Abdinegara SH

Setelah selesai menyampaikan orasinya didepan Kantor BRİ Praya para aksi melanjutkan aksinya ke Kantor Dinas Solsial Loteng dengan tertib.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Demi Percepatan Pembangunan Sirkuit Moto GP, TOMAS Grupuk Dukung Giat Land Clearing

Tue Sep 22 , 2020
Lombok Tengah – Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (KEK Mandalika) merupakan kawasan pengembangan pariwisata super prioritas. Kawasan ini yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk secepatnya dilakukan pengembangan pembangunan mengingat dikawasan tersebut akan dibangun sirkuit Moto GP yang diagendakan akan digunakan untuk mengelar event Moto GP pada musim balapan […]