Lahan KEK Mandalika Tak Kunjung Usai, Puluhan Mahasiswa Unram Teriak di Depan Gedung Gubernur NTB

Mataram, – Puluhan massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unram menggelar aksi demonstrasi di depan gedung kantor Gubernur provinsi NTB, menolak penggusuran lahan Kek Mandalika dan Tambora, Jum’at, (18/09/2020)

Dalam kesempatan tersebut Presiden Mahasiswa (Presma) Unram Irwan menuturkan Suatu ironi nyata dapat kita lihat saat ini, bagaimana terbitnya surat Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) tertanggal 19 Agustus 2020 yang memberitahukan pengosongan lahan sengketa di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika mencerminkan arogansi dan pengabaian terhadap hak-hak dan asas keadilan terhadap masyarakat pemilik lahan sebagaimana yang tertera (koranntb.com). Jelas Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pihak ITDC maupun pemerintah tidak memprioritaskan penyelesaian sengketa lahan dengan masyarakat, melainkan lebih mementingkan percepatan pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, “Tandas Irwan

Hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai upaya diskriminatif pemerintah maupun pihak ITDC yang lebih mementingkan pihak korporasi maupun investor asing di atas kepentingan rakyat. Tentu saja hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pembangunan seharusnya mampu memberikan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut, ” Lanjutnya

Langkah ITDC melalui terbitnya surat tentang pengosongan lahan KEK Mandalika tentu saja tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk tindakan mengancam dan cara intimidatif yang tentu saja melanggar hak-hak warga lokal pemilik lahan. Padahal sejatinya masyarakat hanya meminta kompensasi yang adil dan merata bagi lahan yang disengketakan, tetapi nyatanya harga yang dibayarkan tidak sesuai, “tambahnya

Selain itu, kata Menko Pergerakan dan Eksternal 2020 BEM Unram Meza Royadi juga menyebutkan terdapat beberapa masyarakat yang bahkan belum menerima kompensasi padahal tanahnya telah digunakan oleh pihak ITDC. Jika melihat secara hukum, ITDC sebagai badan hukum perdata tidak memiliki hak dan kewenangan mengambil alih lahan warga secara sepihak, segala bentuk proses eksekusi atau pengosongan lahan harus melalui putusan pengadilan.

Jika hal tersebut dilakukan oleh pihak ITDC tentu saja dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar HAM warga lokal pemilik lahan. Hal tersebut menjadi potret nyata, bagaimana selayaknya kapitalisme, pemilik modal, maupun pemegang kekuasaan bekerja, sebagai upaya untuk melanggengkan yang dikatakan sebagai sebuah “pembangunan” dengan cara menjatuhkan rakyat kecil yang
tidak berdaya, ” Pungkasnya

Maka melalui hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM
Unram) menghimbau kepada pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan pemerintah untuk secara serius menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika secara adil dan merata, serta menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, “harapnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kedepankan Protokol Kesehatan, Tim Kampung Sehat Kelurahan Bintaro Mataram Bagikan Masker Gratis

Sat Sep 19 , 2020
Mataram – Tim Kampung Sehat Kelurahan Bintaro Kota Mataram menggelar kegiatan bagi-bagi masker secara gratis kepada pengendara yang melintas di jalan raya, hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengampanyekan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kegiatan bagi-bagi masker tersebut dipimpin Ketua Kampung Sehat Kelurahan Bintaro Emmy Sulistiawati yang juga sekretaris […]