PLTU Jeranjang habiskan ratusan miliar ‘hanya’ untuk pindahkan Batu Bara


Mataram – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang dibangun pada bulan Maret 2009. Proyek ini didanai APBN dan APLN menghabiskan anggaran Rp 296,3 miliar. Pembangkit listrik ini mulai beroperasi pada tahun 2010. Pemerintah menghajatkan pembangunan PLTU ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Lombok yang saat itu mengalami defisit luar biasa saat itu.

Hasil investigasi lapangan LOGIS menemukan kejanggalan dalam operasional pembangkit listrik ini. Termasuk dugaan kegagalan konstruksi fasilitas pendukung operasional pembangkit listrik ratusan miliar ini. Temuan LOGIS, sejak pertama kali operasional, proses bongkar muat batu bara untuk bahan bakar tidak dilakukan di dermaga milik PLTU tersebut. Melainkan dilakukan di pelabuhan barang penumpang Lembar.

Informasi yang kami dapatkan, dermaga yang dibangun di dalam kawasan PLTU ini tidak bisa difungsikan karena diduga tidak layak untuk tempat bersandarnya tongkang pengangkut batu bara. Dugaan kami, kegagalan konstruksi berkaitan dengan lemahnya perencanaan dan eksekusi proyek. Hasilnya, miliaran rupiah uang negara yang digunakan untuk pembangunan dermaga tidak bermanfaat. Hingga sekarang dermaga yang dibangun itu tidak bisa difungsikan sesuai peruntukkannya.

Dampaknya, negara harus mengeluarkan dana untuk mengangkut batu bara dari Pelabuhan Lembar ke lokasi PLTU. Jika dihitung dari operasional pertama pembangkit hingga tahun 2020 sekarang, kondisi ini sudah berlangsung 10 tahun. Hasil investigasi lembaga kami berikutnya, perusahaan negara ini diduga telah menghabiskan uang ratusan
miliar hanya untuk biaya angkut tersebut.

Setiap minggunya dari tahun 2010 itu, sebanyak 7.000 ton batu bara masuk untuk memasok bahan bakar PLTU ini. Pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Lembar diserahkan ke pihak ketiga dengan biaya angkut sekitar Rp 130.000 per truk. Artinya diperlukan 1. 250 truk setiap minggunya untuk memindahkan batu bara ini. Jika dihitung, negara perlu sekitar Rp 1,6 miliar rupiah “hanya” untuk biaya angkut ini. Itu artinya, perlu uang Rp 6,4 miliar setiap bulannya dan Rp 76,8 miliar tiap tahunnya. Jika kami asumsikan sejak pertama operasional, tak kurang Rp 600 miliar dihabiskan untuk biaya “pindahan” bartu bara ini.

Berikutnya yang jadi pertanyaan, di mana letak semangat penghematan anggaran dalam pengelolaan PLTU milik negara ini. Sebab, PLTU ini dibangun untuk mengurangi penggunaan solar di beberapa pembangkit listrik milik PLN karena dianggap tak efisien dan merugi. Jika “pindahan” batu bara ini dilakukan karena dermaga milik PLTU itu tak bisa
digunakan, biaya pindahan yang dihabiskan selama ini sangat cukup untuk membangun kembali dermaga yang megah.

“Kami melihat ada pembiaran yang dilakukan manajemen PLTU dalam hal ini. Kondisi ini dipertahankan bertahun tahun dan masih akan dilakukan karena dermaga milik PLTU itu belum juga diperbarui kembali. Apa karena PLTU ini jauh dari pusat kekuasaan dan jauh dari pengamatan publik sehingga kondisi ini terus dipertahankan,” ungkap Fihiruddin,SP., dalam rilis resmi LOGIS yang diterima GETNEWS.ID, Rabu (3/6).

Kondisi ini, lanjutnya, belum mencakup dampak lain yang ditimbulkan dari proses “pindahan” batu bara ini.

Temuan lain yang kami dapatkan dari hasil investigasi, sejak tiga atau empat tahun terakhir, salah satu turbin milik PLTU ini tidak lagi beroperasi karena kerusakan.

Pertanyaan berikutnya yang muncul berkaitan dengan kualitas turbin pembangkit listrik milik PLTU ini Idealnya, turbin pembangkit listrik dikondisikan dapat beroperasi maksimal belasan atau puluhan tahun. Dari sejumlah informasi yang lembaga kami dapatkan, kerusakan turbin itu
karena ada beberapa bagian mesin yang harus diganti dan hanya ada di luar negeri. Infonya, pemerintah belum memberikan anggaran untuk pengadaannya.

Namun, untuk mengatasi kerusakan ini manajemen PLTU menyewa sejumlah mesin pembangkit berbahan bakar solar. Lantas, pertanyaannya, anggaran dari mana yang digunakan untuk menyewa dan membeli solar untuk mesin listrik sewa ini.

“Yang jelas, biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Keputusan menyewa mesin ini jelas tidak sejalan dengan argumen tidak adanya anggaran perbaikan turbin batu bara yang rusak tersebut.” Pungkasnya.

| LOGIS – LOMBOK GLOBAL INSTITUTE




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Gubernur : Covid-19 momentum bangkitnya industrialisasi NTB

Wed Jun 3 , 2020
Mataram – bencana global Pandemi Covid-19 yang tengah menghantui berbagai belahan dunia, justru menjadi momentum semakin menggeliatnya industrialisasi lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Industrialisasi sendiri merupakan salah satu program unggulan NTB Gemilang di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah yang telah diusung sejak awal […]