Warga datangi Kantor Bupati Lobar terkait Surat Perintah Pengosongan Lahan

GETNEWS.ID – Surat Perintah Pengosongan Lahan yang dilayangkan Sekda Lobar akhirnya menimbulkan reaksi dari para pihak warga yang merasa sudah melunasi tanah tersebut, bahkan telah menempati lahan dan membangun pemukiman atau tempat tinggal.

Melalui Juru bicaranya Asmuni, warga menyatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan membiarkan sejengkalpun lahan tersebut kepada siapapun yang akan mencoba melakukan penggusuran.

“Bahkan jika dipaksakan, maka jangan salahkan apa bila mereka melakukan perlawanan fisik karena diperlakukan tidak adil oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” tegas Asmuni.

Asmuni berharap agar pemerintah memberikan solusi sebagai jalan keluar yang baik sehingga tidak menimbulkan gejolak yang justru melukai hati masyarakat dimana pemerintah seharusnya tidak menjadikan mereka yang dengan hasil jerih payahnya membeli lahan namun diperlakukan tidak baik atau dikorbankan, dan bukannya dibela.

Kehadiran warga yang dipimpin Halifah sebagai Ketua Forum Masyarakat Tegal kekantor Bupati Lombok Barat, Senin (09/12), dengan tujuan ingin menemui Sekda untuk menanggapi langsung surat yang diterima dan ditanda tangani oleh Sekda Lombok Barat H. Taufiq.

Sementara Taufiq sendiri tidak berada ditempat dan mendelegasikan Kepala BPKAD H. Fauzan yang didampingi oleh Camat Kuripan dan sejumlah staf Pemda Lobar untuk menemui warga dengan alasan ada tugas diluar kantor Bupati.

Diterima diruang pertemuan, Fauzan menyampaikan beberapa hal, menjawab apa yang menjadi persoalan terkait dengan kasus lahan pemda yang berlokasi di jalan Tgh. Abdul Hafidz di Dusun Tegal Desa Jagaraga Kec. Kuripan tersebut.

Fauzan menyatakan kami memang memiliki tanggung jawab yang belum tuntas terkait dengan lahan pemda yang dibeli oleh warga.

“Hingga saat ini lahan tersebut belum dihapus dari daftar aset, lantaran hingga saat ini uang pembayaran transaksi lahan itu, sepeserpun belum disetorkan ke Kas Daerah,” Ungkapnya.

Dan pemda berkewajiban mengingatkan pihak warga, tambah Fauzan, dengan melayangkan surat perintah pengosongan lahan karena lahan tersebut masih tercatat sebagai lahan aset pemda.

Fauzan juga mengharapkan pengertian semua pihak agar memahami bahwa untuk menghapus dari daftar aset daerah tidak sesederhana apa yang kita harapkan, terlebih lagi uang transaksi penjualan lahan tersebut belum diketahui jatuh ketangan siapa.

Dalam kaitan dengan solusi untuk menuntaskan persoalan ini, Fauzan mengatakan tidak bisa mengambil keputusan, dirinya akan meminta pihak aparat hukum untuk melakukan kajian sehingga apapun yang menjadi keputusan dari kajian aspek hukum tersebut, nantinya itu akan dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan ini. 

Menaggapi pernyataan kepala BPAKD  lobar, Ketua Forum Masyarakat Tegal Ibu Halifah menyatakan dengan tegas sembari mengingatkan Pemda Lombok Barat melaui Fauzan agar jangan menaglihkan kesalahan kepada warga yang sudah membayar lunas lahan milik Pemda melalui Panitia Lelang yang ditunjuk oleh Pemda Lobar sendiri.

Persoalan uang pembayaran lahan tersebut kemudian disalah gunakan oleh oknum pejabat Lobar, masalah itu adalah masalah internal pemda Lobar dalam hal kebijakan penempatan pejabat yang bermasalah.

Halifah juga mempertanyakan pihak Pemda yang terkesan pilih kasih dalam menuntaskan masalah ini, dia mempertanyakan kenapa kok warga yang yang membeli lahan sesuai prosedur yang dibuat yang dipermasalahkan, sementara ada oknum lain yang menduduki lahan itu tanpa membeli, justru tak pernah sama sekali disentuh.

Sekali lagi Halifah mengingatkan pemerintah agar tidak melukai hati masyarakat lantaran mereka sudah membayar lunas lahan tersebut, yang dibuktikan oleh Kwitansi pembayaran yang ditanda tangani kepala Aset Lobar dengan stampel legalitas Formal.

Usai pertemuan, warga kemudian secara Simbolis menyerahkan surat tanggapan yang intinya menjawab surat perintah pengosongan lahan yang ditanda tangani oleh sekda sebagai bahan kajian dan ditembuskan kesejumlah lembaga yang terkait dan berperan dalam menyelesaikan soal lahan Pemda yang telah dibayar lunas sesuai ketentuan kepada pemerintah melalui panitia lelang yang ditetapkan pemerintah.

Ach.S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Wagub canangkan 'Save Teluk Bima' untuk pariwisata masa depan

Mon Dec 9 , 2019
GETNEWS.ID – Guna melestarikan dan menyelamatkan kawasan Teluk Bima bagi generasi masa depan, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah mencanangkan Save Teluk Bima, yang dibuka di halaman Museum ASI Bima pada Sabtu (07/12). Teluk Bima merupakan sebuah teluk yang membentang mulai dari Lewa Mori, Kalaki, Oi Ni’u, Panda, Lawata, Ama Hami […]