Setahun ZUL-ROHMI Membersamai Korban Gempa: Ikhtiar Mewujudkan NTB TANGGUH Dan MANTAP

H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H. (Kalak BPBD NTB)

GETNEWS.ID – Tanggal 19 September 2019, tepat setahun Dr. H. Zulkifliemansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Jalilah, dilantik sebagai Gubernur-Wakil Gubernur baru NTB. Peralihan kekuasaan ini terjadi di tengah suasana kedukaan serta keprihatinan yang mendalam. Bagaimana tidak, gempa bumi telah menyebabkan kehancuran; dalam hitungan menit bahkan detik, rumah-rumah, perkantoran, pertokoan, pasar, bangunan sekolah, dan fasilitas lainnya semua rata dengan tanah; ribuan orang terluka, puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang menjadi pengungsi; banyak keluarga kehilangan orang-orang terkasih, harta benda tak tersisa, puing-puing reruntuhan bangunan berserakkan, wajah-wajah sedih-pilu terhampar. Akibatnya, aktivitas perekonomian mengalami kelumpuhan, pun masyarakat hidup dalam trauma serta ketakutan yang mendalam, dan lain sebagainya.

Dampak bencana ini tidak sedikit. Setidaknya 564 jiwa meninggal dunia, 1.584 orang luka-luka, dan 396.032 penduduk mengungsi. Kerusakan prasarana dan sarana skala besar seperti rumah penduduk 222.530 unit, gedung kantor, prasarana transportasi darat, prasarana sumber daya air, fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, hotel, toko dan berbagai fasilitas umum. Sektor yang paling terkena dampak dari gempa adalah sektor pendidikan dan permukiman. Output kedua sektor tersebut turun masing-masing sebesar 16,79% dan 14,53% di tahun 2018. Sektor kesehatan juga mengalami penurunan output sebesar 4.93%. Sektor pariwisata yang merupakan salah satu prioritas pembangunan terkena dampak terbesar keempat. Output sektor pariwisata turun hingga 4,89%. Gempa inipun berdampak pada penurunan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 %.

Artinya kepemimpinan Zulrohmi tak hanya sekedar mewarisi rekaman keberhasilan kepemimpinan TGB selama dua periode atau mungkin persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, namun juga sudah dihadapkan pada beban yang amat berat: membangun kembali NTB yang telah porak-poranda, memberi jaminan bahwa mereka yang telah terkubur mimpi-mimpinya bersama ingatan akan tragedi gempa, dus melunasi janji-janji politiknya akan NTB Gemilang. Tugas yang tak ringan, tentunya, bagi Gubernur Wakil Gubernur terpilih untuk menjahit kembali benang kusut NTB, khususnya nasib warga masyarakat yang berdampak gempa.

Mengawaki NTB yang “runtuh” jelas bukan pekerjaan yang mudah. Semua mata akan tertuju kepada kepemimpinan yang baru. Bagaimana pun juga gempa Lombok-Sumbawa telah menjadi issue nasional, bahkan kamera negara-negara lain menyoroti tajam persoalan kebencanaan yang melanda NTB. Ekspektasi dan janji yang wajib dibayar, mungkin juga kekecewaan, kemarahan, juga kesedihan yang harus diredakan ketika bencana itu terjadi dengan kerja-kerja nyata serta terstruktur. Tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali kepemimpinan yang baru ini harus segera bekerja keras, juga cerdas untuk membangun harapan publik NTB bahwa ‘tangan dan kaki’ negara hadir menyapa warga NTB yang tersapu keletihan digoyang gempa tanpa kesudahan. Publik begitu menanti-menunggu tangan sakti Zulrohmi. Tak ada jeda atau sekedar menikmati bulan madu sebagai Gubernur – Wakil Gubernur terpilih. Sehari pasca pelantikan, tepatnya tanggal 20 September 2018, Dwitunggal baru NTB ini menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran terkait untuk memastikan bahwa tahap-tahap penanggulangan bencana ini on the right track serta memastikan bahwa masyarakat yang terpapar bencana gempa telah mendapatkan ‘hak-hak kedaruratannya’.

Berbekal Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang Penanganan Bencana di NTB Termasuk Tugas Para Menteri dan Institusi-Institusi Terkait, kerja-kerja penanganan dan penanggulangan bencana menjadi bukti akan komitmen Pemerintah untuk membersamai masyarakat NTB yang terpapar gempa. Tunjuk misalnya, prosedur pencairan dana bantuan yang semula 17 tahap disederhanakan menjadi 1 tahap. Ini adalah bukti keseriusan Pemerintah Pusat memberikan dukungan penuh bantuan kepada Pemerintah Provinsi NTB beserta pemerintah kabupaten/kota, serta tentu saja yang paling penting kepada masyarakat tanpa harus menaikan status gempa di NTB sebagai Bencana Nasional. Totalitas Pemerintah ini setidaknya menjawab keriuhan tanda dan tanya masyarakat yang meragukan ‘kehadiran’ negara menemani kehilangan masyarakat NTB yang terdampak bencana. Pemerintah NTB pun tak kalah sigapnya merespons harapan publik dengan diterbitkannya: (1) Keputusan Gubernur NTB No. 360-612 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat; (2) Keputusan Gubernur NTB No. 360-789 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Transisi Darurat ke Pemulihan dan Percepatan Rehab Rekon Pasca Gempa Provinsi Nusa Tenggara Barat; (3) Keputusan Gubernur NTB No. 360-103 Tahun 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Transisi Darurat ke Pemulihan dan Percepatan Rehabilitasi/Rekonstruksi Pasca Gempa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam perjalanannya, ‘proyek’ rekonstruksi dan rehabilitasi korban terpapar gempa tidaklah mudah. Paling tidak beberapa persoalan utama yang menyeruak di permukaan adalah: (a) Manajemen Kelompok Masyarakat (selanjutnya disebut Pokmas). Masalah ini seringkali muncul pada tingkat Pokmas dan Pemerintahan Desa pada saat terjadinya perjanjian kerjasama antara Pokmas dengan Aplikator di mana terjadi tarik-menarik kepentingan antara Pokmas dengan pihak desa dalam menentukan Aplikator yang akan ditentukan. Dalam hal ini tim pengendali kegiatan seringkali melakukan mediasi untuk mempertemukan para pihak yang bermasalah sehingga tidak menghambat pelaksanaan rehab/rekon yang sedang berjalan. Di samping itu, kekompakan antara pengurus Pokmas dan anggota masih menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan di lapangan yang menyebabkan terjadinya kebuntuan komunikasi termasuk dalam menentukan jenis rumah tahan gempa (RTG) yang akan dibangun; (b) Aplikator di mana terdapat Aplikator yang menghentikan kontrak di tengah jalan, atau terjadi pencairan anggaran ke pihak Aplikator, namun terjadi perselisihan tentang waktu dan spesifikasi material yang dikirimkan. Bahkan tak jarang aplikator yang sengaja memperlambat pelaksanaan rehab/rekon dengan mempergunakan dana yang sudah dicairkan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, uang Pokmas A digunakan untuk membangun pada Pokmas B, sehingga Pokmas A dan B mengalami keterlambatan capaian. akan lamban progresnya. Selain itu, terdapat aplikator yang terlalu banyak ber-pks dengan Pokmas, akan tetapi pada kenyataannya tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya, Pokmas harus ber-pks ulang dengan aplikator lain untuk menyelesaikan pekerjaan Pokmas; (c) Data Anomali. Persoalan ini menjadi salah satu permasalahan serius di lapangan karena menghambat perencanaan progres rehab/rekon. Untuk dimaklumi bahwa verifikasi dan validasi data menjadi tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/Kota, namun dalam kenyataannya karena keterbatasan SDM dan tim verifikator, akhirnya fasilitator ikut berperan dalam menyelesaikan/mengumpulkan data-data tersebut; (d) Partisipasi aktif perangkat desa dan stakeholder terkait belum maksimal di mana banyak kepala desa dan unsur tim pendamping masyarakat lainnya yang masih terkesan belum secara maksimal mendorong percepatan rehab/rekon; (e) Kondisi geografis rumah korban terdampak. Luasnya cakupan wilayah terdampak di dua pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa seringkali menjadi kendala tersendiri dalam proses pengiriman material bangunan ke lokasi Pokmas sehingga memakan waktu dan biaya transportasi, bahkan tak jarang harus dipikul secara manual; (f) Kelangkaan material lokal. Riko/rumah konvensional menjadi salah satu RTG yang banyak dibangun oleh masyarakat, sehingga otomatis akan memakan material lokal yang sangat banyak dan tidak sebanding dengan kemampuan produksi yang ada di daerah, seperti bata merah dan batako; (g) Transportasi material ke lokasi Pokmas. Transportasi material ke lokasi Pokmas masih menjadi kendala karena lokasi geografis Pokmas di beberapa titik yang sulit terjangkau oleh transportasi/mobil angkut. Tidak sedikit yang harus menggunakan angkutan manual/dipikul dan membutuhkan biaya tambahan; (h) Kelangkaan Tukang. Tukang masih menjadi kendala tersendiri karena banyaknya pembangunan yang dilakukan langsung oleh Pokmas (swakelola Pokmas) sehingga seringkali mereka harus bergilir dalam melakukan pembangunan.

“Langkah panjang selalu dimulai dengan langkah pertama”. Berbagai musykilat yang muncul sejak program rehabilitas dan rekonstruksi tersebut di atas dapat teratasi dengan segala kompleksitasnya. Kini wajah-wajah yang dulunya sayu tertunduk lemas sudah mulai cerah kembali seirama dengan dengan deretan rumah-rumah yang terbangun kembali. Sejauh ini, per tanggal 18 September 2019, paling tidak progresivitas perbaikan rumah rusak berat adalah 22.848 rumah atau 30,8% yang sudah selesai direhabilitas dan sebanyak 46.108 rumah atau 61,32% yang sedang dalam proses pengerjaan; rusak sedang sebanyak 13.521 rumah atau 41,19% yang sudah selesai direhabilitas dan 11.748 rumah atau 35,79% yang sedang dalam proses penggarapan; rusak ringan sebanyak 46.521 rumah atau 40,63% yang sudah selesai direhabilitasi dan 34.035 atau 29,72 yang sedang dalam proses pembangunan.

Artinya, progresivisitas program rehabilitasi/rekonstruksi rumah korban gempa dengan capaian fisik 100% di semua wilayah kabupaten/kota NTB yang terdampak gempa adalah sebesar 37,25% atau 82.890 sebaran rumah dan 41,29% atau 91.891 rumah yang sedang dalam proses perbaikan. Wajar kemudian, akselerasi dan kerja keras ini mendapatkan apresiasi yang mendalam dari Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kepala BNPB, Doni Monardo, yang menyatakan bahwa NTB adalah contoh, juga laboratorium bagi daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan dunia tentang manajemen kebencanaan (disaster management). Pujian ini telah menjadi semacam energi (tambahan) yang memacu endurance untuk membuktikan komitmen Bang Zul dan Ummi Rohmi melerai beban masyarakat NTB yang tertimpa bencana gempa bumi silam.

Walakhir, perjalanan yang sudah setahun kepemimpinan Dr. H. Zulkifliemansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Jalilah membersamai NTB yang terpapar bencana bukanlah yang waktu yang panjang untuk menata kembali ‘menara NTB’ yang sempat ‘terjatuh’. Bukan pula simsalabim masalah ini akan tertuntaskan. Daerah-daerah lain butuh waktu bertahun-tahun untuk bangun kembali dari mimpi buruk tersapu bencana. Kita semua optimis bahwa langkah pertama, “NTB Tangguh dan Mantap” adalah titik tolak perjalanan panjang NTB lima tahun ke depan. “Ana ‘inda dhanniy ‘abdi biy” (Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku), kalam Tuhan dalam firman-Nya. Kita semua meyakini bahwa setahun yang penuh ujian kemarin adalah cara Tuhan merekatkan kembali kebersamaan kita untuk untuk mewujudkan NTB Gemilang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Seminar IJTI bedah problematika media pada instrumen NTB Gemilang Zul-Rohmi

Fri Sep 20 , 2019
GETNEWS.ID – Seminar untuk media sehat pada Jumat (20/9) yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda NTB menjadi ajang untuk merefleksi 1 tahun kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sudut pandang para pegiat media atau wartawan. Empat narasumber seminar yang berkompeten, menjadi pematik […]