Ombudsman NTB perkuat upaya hukum warga yang Somasi Bupatinya

GETNEWS.ID – Pihak Ombudsman RI Perwakilan NTB tengah menangani kasus lahan mata air Ambung, Lombok Timur. Dugaan maladministrasi dalam sengketa lahan ini sebelumnya dilaporkan pihak pemilik lahan, Musmuliadi dan Asmadi ke Ombudsman beberapa bulan lalu.

“Betul. Laporan sudah kami terima dan sedang kita tindaklanjuti,” kata Kepala Ombudsman NTB, Adhar Hakim SH MH, saat dikonfirmasi Jumat (27/9) di Mataram, didampingi Assisten Ombudsman NTB Bidang Pemeriksaan Laporan, Khairul Natanagara SH MH.

Adhar mengatakan, semua laporan masyarakat yang berkaitan dengan pekayanan publik pasti akan ditindaklanjuti. Sementara itu, Assisten Ombudsman NTB Bidang Pemeriksaan Laporan, Khairul Natanagara memaparkan jika sejauh ini Ombudsman sudah meminta keterangan dari para pelapor dan pihak terlapor.

“Kami sudah meminta keterangan pelapor. Pihak terlapor juga sudah kita tindaklanjuti,” katanya.

Selain itu Ombudsman juga sudah mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak terkait lainnya. Khairul menjelaskan, saat ini hasil pemeriksaan dan keterangan para pihak tersebut tengah diproses.

“Ombudsman saat ini sedang menyusun Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) untuk masalah ini,” katanya.

Kasus lahan mata air Ambung di Lombok Timur ini dilaporkan warga Lombok Timur, Musmuliadi dan Asmadi ke Ombudsman, lantaran Pemda Lombok Timur dinilai ingkar janji untuk membayar ganti rugi.

“Kami cuma minta keadilan. Kami minta Bupati (Lombok Timur) untuk memenuhi janjinya,” kata Asmadi (55), warga pemilik lahan sumber air Ambung.

Asmadi bersama Musmuliadi alias Adi (36) merupakan pemilik lahan sumber air Ambung di Desa Rempung.

Seperti diketahui, kasus ini bermula sekitar tahun 1991 silam. Saat itu di atas lahan seluas 37 Are, di Dusun Rempung Barat Utara, milik orangtua Adi, bernama Mul’an, Pemda Lombok Timur membangun bak penampungan air PDAM.

Pembangunan tersebut diduga tanpa izin pemilik lahan. Menurut Asmadi, selama ini bak penampungan PDAM itu memproduksi dan menyalurkan kebutuhan air bersih untuk wilayah Kecamatan Sukamulia, Selong, dan Labuhan Haji, selain untuk wilayah Pringgasela sendiri.

Namun pemanfaatan lahan dan air itu tidak ada kompensasi kepada pemilik lahan.

“Dari Ombudsman sudah ada pernyataan bahwa terbukti kalau Pemda (Lombok Timur) tidak dapat membuktikan alas hak untuk lahan itu. Dia tergolong mal-administrasi,” katanya.

Asmadi menegaskan, pihaknya meminta ganti kerugian untuk tanah yang digunakan dan air yang selama ini disalurkan PDAM Lombok Timur, senilai Rp10 Miliar.

Jumlah ini lebih kecil dari hasil appraisal tim penyelesaian yang mencapai Rp45 Miliar.

“Kami cuma minta Rp10 Miliar, karena kami sadar bahwa air itu untuk kebutuhan masyarakat banyak, ada muatan sosial di dalamnya. Tapi hal itu tidak menghapuskan hak-hak keperdataan kami selaku pemilik tanah. Kami ingin keadilan,” katanya.

dbd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Walhi presses for stringent measures against firms behind forest fires

Wed Sep 18 , 2019
GETNEWS.ID – The Indonesian Forum for Environment (Walhi) of the West Kalimantan chapter urged the government to adopt strict measures against domestic and foreign corporations behind forest fires in their concessions that triggered haze in the region. Director of West Kalimantan’s Walhi Anton P. Widjaya remarked that the organization is […]