Perlukah? Tim Hukum Nasional Usulan Wiranto

JAKARTA –  Menko Polhukam Wiranto kembali menuai polemik. Pernyataannya yang menyatakan, pemerintah akan membentuk Tim Hukum Nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum.  Menurutnya, rongrongan terhadap negara maupun presiden yang masih sah tidak bisa dibiarkan.

“Kita membentuk Tim Hukum Nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Mantan Panglima ABRI itu menjelaskan, tim tersebut terdiri dari pakar hukum tata negara dan para profesor serta doktor dari berbagai universitas. Ia mengaku telah mengundang dan mengajak para pakar itu berbicara terkait pembentukan tim tersebut.

“Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya,” tutur dia.

Ia memastikan, pemerintah akan melaksanakan aturan-aturan dan sanksi tersebut. Aturan dan sanksi itu, kata dia, berlaku bagi siapapun, bahkan terhadap mantan tokoh dan mantan jenderal.

Usulan pembentukan Tim Hukum Nasional itu menuai respons negatif dari kubu oposisi.  Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menilai pembentukan tim tersebut dinilai tidak perlu.  Sandi berpendapat kebebasan seseorang berbicara dijamin oleh undang-undang.

“Ya (tidak perlu) dan kebebasan tokoh-tokoh mengungkapkan pendapat kan sudah dijamin oleh undang-undang. Mundur kita ini kayaknya,” ujar Sandiaga di kediamannya di Jakarta, Senin (6/5).

Sandi awalnya mengaku kaget dan tidak percaya terkait rencana tersebut. Ia pun meminta sebaiknya pemerintah fokus pada sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat. “Harga bahan pokok, sekarang harga bahan pokok bawang putih nembus seratus ribu, terus daging di Bandung 150 ribu. Itu yang jelas menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia khawatir adanya tim tersebut menjadi kurang kerjaan. Padahal menurutnya warganet di dunia maya sudah bisa langsung menilai omongan tokoh-tokoh. “Zaman sekarang itu bentuk-bentuk badan, zaman old itu menurut saya. Saya tegas sajalah itu menurut saya cara-cara usang zaman old untuk membungkam para tokoh,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB), Muchamad Ali Safa’at, mengatakan, rencana pembentukan tim hukum nasional merupakan rencana yang terlalu berlebihan. Menurutnya, tak ada urgensi yang mengharuskan tim itu dibuat saat ini.

“Saya menilainya berlebihan karena situasi saat ini tidak ada yang layak membuat (pemerintah) panik. Saya yakin dengan instrumen yang dimiliki oleh pemerintah juga tidak akan panik. Jadi rencana tersebut tidak memiliki dasar urgensi sama sekali,” ujar Ali saat dihubungi, Senin (6/5).

Ali menyebutkan, untuk penegakkan hukum terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum, negara sudah memiliki instrumen kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ia mengatakan, jika memang yang akan dikaji oleh tim tersebut adalah ucapan dan pemikiran seseorang, maka itu berpotensi mengancam kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai prasyarat negara demokrasi.

“Akan mengancam kebebasan berpikir dan berpendapat sebagai prasyarat negara demokrasi,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, hukum, terlebih hukum pidana, tidak selalu dapat menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan, yang bisa terjadi justru memperlebar pembelahan di tengah masyarakat. Karena itu, ia menyarankan untuk lebih mengedepankan dialog daripada harus dengan cara itu.

“Sebaiknya lebih mengedepankan dialog. Pemikiran direspons dengan pemikiran, ucapan direspons dengan penjelasan,” terang dia.

sumber : republika.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Perang Palestina - Israel Jilid IV

Tue May 7 , 2019
Oleh: Smith Alhadar, Penasihat pada Indonesian Society for middle East Studies (ISMES) JAKARTA – Perang Gaza-Israel beberapa hari ini telah menimbulkan keprihatinan mendalam komunitas internasional. Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta pihak bertikai menahan diri. Turki meminta Israel menghentikan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional. Hingga hari ketiga, 5 Mei, tak kurang […]