Perda penanganan COVID-19 hantui masyarakat, Ketua DPRD Kota Mataram angkat bicara

Mataram – Peraturan daerah (Perda) yang menjadi atensi pemerintah dalam penanganan covid-19 menuai pro kontra dikalangan masyarakat. Pasalnya perda yang diketok dan diresmikan tanggal 03 Agustus oleh DPRD provinsi tersebut seakan menghantui masyarakat. Dengan menekankan denda mulai dari 100-500 ribu bagi setiap masyarakat yang tidak mengenakan masker.

Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH. menerangkan, jika menggeratiskan masker itu sangat mungkin dilakukan, apalagi kalau kebijakannya itu menjadi satu paket dengan pemberdayaan UMKM lokal. Itu akan memberi dampak positif lagi secara lebih luas, tidak hanya bagi pergerakan sektor ekonomi rakyat, akan tetapi juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan tingkat kemiskinan.

“Kalau mau sungguh-sungguh, dua kepentingan tersebut harus dilakukan dengan memprioritaskan menggratiskan masker terlebih dahulu baru dilakukan penegakkan sanksi atau hukumannya, “ucapnya Rabu (05/08/2020)

H. Didi Sumardi | Ketua DPRD Kota Mataram

Apakah kalau masker sudah digratiskan, akan tercipta kedisiplinan masyarakat menggunakan masker secara merata itu belum tentu juga. Kalau stategi penegakannya tidak tepat juga akan sulit diwujudkan, “Jelasnya

Respon Didi terhadap perda juga disampaikan, bahwa secara umum siapapun yg melakukan ikhtiar atau upaya-upaya untuk tujuan yang baik terkhusus untuk pencegahan covid-19 yang saat ini masih bersifat pandemi, sebagai strategi menyelamatkan masyarakat sehingga tidak menjadi korban covid, kita harus apresiasi dan dukung.

Prasyaratanya, kerja-kerja pemerintahan itu memang harus bersinergi dan kolaboratif, Namun ikhtiar dan strategi itu tentu harus dilakukan secara cermat, matang dan tepat. Tapi kalau sebaliknya itu akan terjadi kesia-siaan atau mubazir. Bahkan berpotensi akan terjadi masalah baru. Karena itu karya regulatif, selain harus memenuhi syarat-syarat formal, yuridis, substantif dan teknis.

“Meski saya belum membaca draftnya informasi yang kita terima dari media itu masih gonjang ganjing atau pro kontra. Hal tersebut sebnenarnya sudah kita predeksi sperti itu, karena setau saya belum ada kegiatan-kegiatan seperti bagaimana menghimpun masukan dan menyerap aspirasi masyarakat dari kabupaten/kota termasuk mensosialisasikan drafnya atau uji publik sebelum dilakukan pembahasan, ” Ucapnya

“Kehawatiran saya itu, perda tidak bisa dijalankan secara efektif padahal niat dan tujuannya bagus. Tapi sepertinya caranya yang tidak tepat, ” Akunya

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebelum berbicara soal sanksi atau denda yang berkaitan dengan ketidak disiplinan memakai masker, sebenarnya semangatnya untuk mendisiplinkan masyarakat agar taat menggunakan masker, itu sangat bagus. Tapi kalau tidak dibarengi dengan kejelasan atau kepastian instrumen dan daya dukungnya yang memadai, sepertinya sulit untuk dapat menegakkannya.

Seperti bagaimana teknisnya dengan kabupaten/ kota supaya senada dan seirama. karena organ pemprov kan terbatas sehingga harus bersinergi denga kabupaten/kota. Berikutnya kalau kita mewajibkan sesuatu sebelumnya harus terlebih dahulu kita pastikan bagaimana pihak yang kita wajibkan memungkinkan atau tidak kesulitan menjalankan kewajiban tersebut.

Bagaimana kita paksakan orang pakai masker kalau barangnya langka, mahal dan sulit didapat. Itu namanya refresif karena bermaksud menegakkan/memaksakan hukum secara tidak adil. Oleh karena itu yg harus dilakukan sebelumnya adalah memastikan atau menjamin masker tersedia memadai, harga mudah dan murah. Idealnya masker harus digratiskan. Tanpa adanya jaminan itu maka itu akan sia-sia saja, “tutupnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

PPID Harus Sajikan Informasi Berkualitas dan Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat

Wed Aug 5 , 2020
Mataram — Konten dan informasi yang disediakan oleh Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berisi informasi yang berkualitas, komprehensif, serta berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat menjadi rujukan informasi yang shahih bagi masyarakat, termasuk edukasi dan promosi berbagai program strategis dan unggulan […]