HAMI NTB Re-Launching Organisasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu

Mataram – Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) menggelar RE- launching Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Lombok, (25/7).

DPD HAMI NTB sendiri telah dibentuk sejak 2018 yang di ketuai langsung Didit Setiawan S.H 

Didit menjelaskan bahwa Selain HAMI, ia bersama rekan membentuk OBH yakni Organisasi Bantuan Hukum bagi masyarakat yang kurang mampu.

Ketua OBH Lombok Didit Setiawan menjelaskan Organisasi ini merupakan wadah untuk berkumpulnya para pengacara untuk membantu masyarakat kurang mampu yang kerap berhadapan hukum secara pidana.

“OBH tak hanya bertugas untuk melakukan pendampingan hukum saja, namun juga akan melakukan sosialisasi terkait hukum juga,” ujarnya, dan

Ketua OBH Didit Setiawan mengatakan untuk OBH sendiri masih mencangkup wilayah Lombok saja.

Tujuan berdirinya OBH memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, seperti Hukum Pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mengadakan penyuluhan di setiap Desa-Desa.

Organisasi Bantuan Hukum sudah berdiri selama 2 tahun, juga dapat memberikan bimbingan kepada pelajar tentang ilmu Hukum.

“Kita memberikan edukasi di wilayah pesisir seperti undang undang kelauatan,” ujar Sekertaris OBH Sigit Marsianto.

OBH sendiri akan memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat dengan syarat surat keterangan tidak mampu.

“Untuk saat ini kita akan memberikan pendampingan kepada masyarakat secara gratis untuk tindak pidana saja, sementara untuk perdata kita masih dalam tahap pendalaman,” jelas penasehat OBH H. Ahmad Supriyanto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Implementing health protocols in wet markets remains challenging

Sat Jul 25 , 2020
GETNEWS – With Indonesia implementing the new normal, now being referred to as “adapting to new habits”, revival of trade, which had stalled due to the coronavirus pandemic, has been made a priority. To revive the trade sector, especially traditional or wet markets, the government, through the Ministry of Trade, […]