Lahan diserobot, ratusan warga Sambik Elen minta pengawalan akademisi hukum

GETNEWS.ID – Ratusan orang perwakilan warga Desa Sambik Elen Kabupaten Lombok Utara bersama sejumlah akademisi hukum dan pengacara, gelar diskusi untuk membedah dugaan kasus penyerobotan tanah warga oleh oknum yang dipermulus prosesnya oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara pada Minggu (1/12). Berikut kronologisnya..

a. Tahun 1950

Pada Tahun 1950, pada masa itu dibuka sebuah lahan tanahyang sebelumnya hanya tanah tandus bebatuan di daerah Bayan oleh sekelompok masyarakat sasak Bayan. Pembukaan lahan tersebut berhasil dan berdiri sebuah dusun bernama Barung Birak. Rata-ratas setiap orang dari kelompok tersebut mendapatkan lahan seluas 1 hektar. Akan tetapi pada suatu masa, terjadi sebuah bencana yang mengakibatkan masyarakat Barung Birak mengungsi meninggal tanah lahan mereka.

b. Tahun 1984

Pada tahun 1984, terdengar isu di tengah masyarakat setempat bahwa ada sekitar 20an orang dari Bali datang untuk mencari dan ingin membeli lahan tanah di kawasan tersebut, terutama di lahan yang pernah dibuka oleh masyrakat. Isu tersebut membuat resah masyarakat Barung Biak.

c. Tahun 1986

Pada tahun 1986, terjadi sebuah kejanggalan, tanah di kawasan yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat Barung Biak tiba-tiba bersertifikat. Pensertifikatan itu dilakukan oleh Bapak Camat pada waktu itu yaitu Raden Gita Kusuma, dengan atas nama anak-anaknya yang tercantum disertifikat, salah satunya Dende Dewi Trisna. Pembuatan sertifikat atas nama anak-anaknya ini ketika anak-anaknya masih berumur 6-8 tahun. Padahal tanah tersebut adalah termasuk tanah AGUMAN yang dibuka oleh masyarakat sekitar sejak tahun 1950.

d. Tahun 1999

Pada tahun 1999, datang masyarakat Bali bermigrasi ke Bayan, terutama ke kawasan lahan yang sebelumnya pernah dibuka oleh masyarakat Barung Biak. Pada waktu itu kawasan tersebut sudah ditinggali kembali oleh masyarakat sekitar. Terjadi sebuah kerja sama antara masyarakat Bali dan warga setempat , dimana apabila masyarakat Bali berhasil menggarap dan mengelola lahan menjadi sebuah tanah perkebunan, maka lahan akan dibagi dua sama-sama 50% kepemilikannya. Dan kerjasama tersebut membuahkan hasil.

e. Tahun 2000-an

Pada tahun 2000an ke atas, sebagian besar masyarakat sasak Bayan yang memiliki lahan hasil kerjsama sebelumnya di kawasan tersebut menjual lahan mereka ke masyarakat Bali yang tinggal dan memiliki lahan di kawasan lokasi yang sama. Hampir rata-rata warga sasak Bayan setempat ikut menjual lahan kecuali Amak Jumat, Amak Winadi, dan Amak Suriah. Dalam transaksi jual-beli tersebut sudah menggunakan kwitansi, dll serta ada saksi-saksi dalam transaksi tersebut. Di kawasan tersebut yang kini menjadi dusun Pegadungan, hanya Amak Jumat, Amak Winadi, dan Amak Suriyah yang tetap bertahan tinggal di kawasan tersebut dan menjadi warga Dusun Pegadungan, bersatu padu dengan masyarakat Bali yang tinggal di sana. Sehingga mereka ber3 sangat dihormati dan ditokohkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan SPPT, pada tahun 2000an ini juga masyarakat setempat sudah membayar pajak. Akan tetapi setelah tahun 2008 terjadi pemutihan, warga yang sebelumnya bayar pajak tidak keluar SPPTnya.

f. Tahun 2004

Pada tahun 2004, masyarakat Hindu Bali yang tinggal di dusun Pegadungan memohon dan meminta izin untuk membuat tempat ibadah Pura dan sarana umum lainnya ke bapak Kadus (Amak Sriyuni). Amak Sriyuni dengan senang hati mengizinkan bahkan tanahnya yang seluas 35 Are rela dihibahkan untuk pembangunan Pura dan sarana umum tersebut dengan bukti berupa Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala Dusun, tanda tangan dstempel. Pada akhirnya dibangunlah Pura seadanya di lahan milik Amak Sriyuni sebelumnya.

g. Tahun 2009

Pada tahun 2009, atas inisiatif warga, melakukan pendaftaran pensertifikatan tanah secara sporadik(Berdasarkan SPPT Pengajuan/SPORADIK//KADES & KADUS).

h. Tahun 2016

Pada Tahun 2016, Kepala Desa yang dijabat oleh Lalu Alwan Wijaya yang sebelumnya dijabat oleh Muhammad Katur mengajak masyarakat melalui rapat desa untuk rmelakukan permohonan sertifikat dengan ikut Program Prona. Pada saat itu, petugas BPN sudah hadir dan hendak melakukan pengukuran sesuai pengajuan warga, akan tetapi dihadang oleh Bapak Raden Gita Kusuma (Mantan Camat) dengan alasan keberatan. Akhirnya pengukuran batal, dan berkas pengajuan Program Prona hingga saat ini belum dikembalikan.

i. Tahun 2017

Pada bulan November 2017, warga Senanga bersama-sama melakukan rapat untuk renovasi Pura pasar Agung Rinjani Parwata. Sehingga terbentuklah panitia pembangunan renovasi Pura. perencanaan kegiatan renovasi ini juga dengan pemberitahuan surat kepada Camat Bayan (Bapak Musripin), Kades (Bapak Nuriadi), Kadus (Bapak Muliadi) dan PHDI Bayan (Bapak I Made Jaya) (Berita Acara terlampir). Kegiatan renovasi dimulai pada 24 desember 2017.

​j. 13 Maret 2018

Pada tanggal 13 Maret 2018, tiba-tiba terjadi aksi demo yang dilakukan oleh warga sekitar 20 orang dari SambikElen, diantaranya Reman, Grit, Sahnun, Azhar dll dan dipantau oleh Muhammad Katur. Aksi demo ini mempertanyakan adanya kegiatan pembangunan Pura, padahal ini merupakan kegiatan renovasi Pura yang sebelumnya sudah ada sejak tahun 2004. Adapun yang diprotes oleh para peserta demo diantaranya ;

  1. Protes pembangunan Pura karena tidak dilibatkannya masyarakat Sambik Elen dalam pembangunan Pura.
  2. Mempertanyakan dan Melarang penggunaan Nama Agung pada Pura yang berdiri dan meminta untuk penggantian nama.

Terjadi mediasi dan dialog pada demo tersebut antara Panitia pembangunan pura dengan para pendemo.

k. 15 Maret 2018

Pada tanggal 15 Maret 2018 pihak Polres Kabupaten Lombok Utara mengadakan mediasi dialog tentang adanya protes Pembangunan Renovasi Pura pasar Agung Rinjani Parwata. Pada mediasi dan dialog tersebut beberapa perwakilan warga hadir dan juga tokoh serta lembaga dihadirkan diantaranya :

  1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
  2. Kapolres Kabupaten Lombok utara beserta jajarannya
  3. Kapolsek Bayan beserta Jajarannya
  4. Camat Bayan
  5. Kepala Desa Sambik Elen6. Kepala Dusun Pegadungan
  6. Forum Kerukunan Pemuda Lintas Agama (FKPLA)
  7. Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Lombok Utara
  8. Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Bayan
  9. Pengurus Krama Pura
  10. Mantan Kepala Desa (Muhammad Katur)

Hasil dari mediasi dan dialog tersebut diantaranya :

a. Meminta diubahnya nama pura, dan pihak krama pura menyetujui pergantian nama pura tersebut. Disepakati oleh pihak karma Pura nama Pura diganti menjadi Pura Awan Rinjani Parwata.

b. Pihak warga Sambik Elen meminta dibangunkan juga musholla di lokasi sekitaran Pura tersebut pada lahan yang sama.

c. Pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) selaku perwakilan Bupati Kabupaten Lombok Utara meminta penghentian sementara renovasi Pura dengan alasan Bapak Bupati Kabupaten Lombok Utara akan hadir berkunjung dalam waktu dekat untuk meninjau lokasi. Pihak FKUB selaku perwakilan Bupati menyampaikan juga bahwa Bupati Kabupaten Lombok Utara akan membantu percepatan sertifikasi tanah Pura yang masih Sporadik. Pihak FKUB juga meminta kepada krama Pura untuk tidak meminta bantuan dana renovasi diluar Kabupaten Lombok Utara karena Kabupaten Lombok Utara berjanji akan membantu renovasi Pura dan masih mampu membiayai pembangunan Pura tersebut.

Selang beberapa hari kemudian, terjadi kembali pertemuan terbatas dan tertutup di Rumah Makan Sasak Narmada, yang dihadiri oleh KADIS Pariwisata, Kemenag KLU, Kapolres KLU, KESBANGPOL, FKUB, Kepala Desa Sambik Elen, Kepala dusun Pegadungan, FKPLA dan PHDI Bayan selaku pengamat. Hasil dari pertemuan itu disepakati hasil yang sama dengan pertemuan yang terjadisebelumnya pada Tanggal 15 Maret 2018 di Polres Kabupaten Lombok Utara.

l. 21 Desember 2018

Pada tanggal 21 Desember 2018, Bupati Kabupaten Lombok Utara mengeluarkan surat nomor.130/05/KESBANGPOL/20019 yang inti suratnya berisi penghentian sementara kegiatan keagamaan dan kegiatan renovasi pura berdasarkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lombok Utara Nomor : 0005/05/FKUB/2018 tanggal 7 November 2018 Hal: Tanggapan terhadap Permohonan Izin Renovasi dan Pelaksanaan Kegiatan Ibadah di Pura Awan Rinjani Parwata Sambik Elen. Dalam surat tersebut juga memberikan tembusan kepada Kapolres Lombok Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram di Kota Mataram, Dandim 1606 Lombok Barat di Mataram, Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Lombok Utara, Camat Bayan, dan Kepala desa Sambik Elen. Keluarnya surat dari Bupati Lombok Utara tersebut sempat membuat resah di kalangan masyarakat dan media social.

m. 6 Februari 2019

Tanggal 6 Februari 2019 pihak Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bayan bersama Krama Pura mengirimkan peninjauan kembali kepada Bupati Lombok Utara dan mengajukan keberatan atas penghentian renovasi pura dan kegiatan keagamaan di Pura Awan Rinjani Parwata Sambik Elen. Tembusan surat ini diberikan kepada :

  1. Gubernur Prov. Nusa Tenggara Barat
  2. Wakil Bupati Lombok Utara
  3. Sekda Kab. Lombok Utara
  4. Kabag Kesra Sekda Kab. Lombok Utara
  5. Kabag Hukum Kab. Lombok Utara
  6. Kepala Kanwil Kemenag Prov. NTB
  7. Kabid Bimas Hindu NTB8. Parisadha Hindu Dharma Indonesia Prov. NTB
  8. Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kab. Lombok Utara
  9. Prajaniti Prov. NTB
  10. Kapolres Kab. Lombok Utara

Dari pengiriman surat keberatan dan peninjauan kembali tersebut. Tidak Ada Sama Sekali Respon/Balasan.

n. 15 Februari 2019

Pada Tanggal 15 Februari 2019 Dende Dewi Trisna bersama sejumlah petugas BPN datng dan melakukan pengukuran lahan tanah di kawasan Desa Sambik Elen.

o. 26 Februari 2019

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Utara mengeluarkan surat Nomor : 59/52-08-18.01.02/II/2019 Hal : Hasil Peninjauan Lapangan. Isi dari surat tersebut menyatakan bahwa lokasi Pura Awan Rinjani dan tanah masyarakat lainnya yang sudah dimiliki secara adat turun temurun hingga saat ini berada di atas sertifikat an. Dende Dewi Trisna. Intinya, di atas tanah milik masyarakat Dusun Pegadungan, Desa Sambik Elen telah tersertifikasi oleh oknum-oknum dan salah satu diantaranya Sdr. Raden Gita Kusuma yang diatasnamakan anak-anaknya yang masih berumur 6-8 tahun pada tahun 1986.

p. 5 Maret 2019

Pada tanggal 5 Maret 2019 diadakan mediasi di rumah makan Ima Rasa Gondang dihadiri oleh :- Kesbangpol- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)- Staff Polres- Pol PP Bayan- Perwakilan Camat (Kasi Pemerintahan yang merupakan adik Bupati Kab. Lombok Utara)- Kepala Desa Sambik Elen- Kepala Dusun Pegadungan- PHDI Kab. Lombok Utara- PHDI Bayan- Pengurus Pura- Sdr. Dende Dewi Trisna

Hasil dari mediasi pertemuan tersebut diantaranya:

  1. Tentang surat Bupati Kab. Lombok Utara masih berlaku tentang Penghentian kegiatan keagamaan dan renovasi Pura Awan Rinjani Parwata
  2. Kesbangpol menekankan bahwa Pura berdiri di atas tanah Sdr. Dende Dewi Trisna
  3. Mempersilahkan Dende Dewi dan masy. Pura untuk bermediasi negosiasi.

Pada rapat tersebut PHDI Bayan sempat menyinggung tentang terkait sertifikat yang terbit di atas orang yang baru berumur 8 tahun pada tahun 1986, saudari Dende Dewi dkk, yang kebetulan anak seorang camat pada waktu itu (1986) yaitu Raden Gita Kusuma.

q. 11 Maret 2019

Pada tanggal 11 Maret 2019 dikeluarkan SOMASI atau teguran hokum dari penasihat hukum Sdr. Dende Dewi Trisna dan pemasangan plang SHM: No. 127/Desa Loloan An. Dende Dewi Trisna yang didampingi oleh tim pengamanan dari tim kepolisian, Camat Bayan, Kepala Desa Sambik Elen, Kepala Dusun Pegadungan, Sat Pol. PP, dan KESBANGPOL yang secara de Facto adalah penyerobotan tanah dengan paksa, kekerasan, dan pengusiran. Pemasangan menggunakan PlangPemda Kab. Lombok Utara.

r. 10 September 2019

Pada tanggal 10 September 2019 pihak karma pura membuat surat permakluman pengadaan acara Piodalan kepada bapak Bupati Kab. Lombok Utara.

s. 27 Oktober 2019

Pada tanggal 27 Oktober 2019 pada dini hari pukul 02.00-12.00 terjadi penghadangan dalam acara persembahyangan , dengan meletakan berugak tengah jalan umum menuju Pura dengan maksud penghentian acara dan terjadi penghadangan oleh masa setempat.

t. 28 Oktober 2019

Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bayan segera menghadap Bupati Kab. Lombok Utara untuk melaporkan adanya penghadangan. Hasilnya adalah Bapak Bupati Kab. Lombok Utara menyampaikan perselesaian sengketa diselesaikan secara Hukum. Dari hal tersebut dapat dikatakan Bupati membenarkan penghadangan oleh masyarakat karena tanah Pura tersebut berada di atas tanah milik Dende Dewi Trisna, dkk yang sudah bersertifikat.

u. 30 Oktober 2019

Pada tanggal 30 Oktober 2019 KESBANGPOL mengadakan rapat mengundang mediasi di Kantor Pol PP Damkar Kab. Lombok Utara dengan hasil Penegasan tanah. An. Dende Dewi dan Penghentian Aktivitas Pura dan pembongkaran Pura. Dapat disimpulkan bahwa mediasi tersebut membuat sebuah keputusan-keputusan rekayasa. Semua sengketa ini dapat dikatakan telah terdesign. Dapat dikatakan simbol-simbol pemerintah digunakan untuk persekusi umat, untuk rekayasa dengan pelaku Dende Dewi Trisna.

“Mengetahui kronologi ini, ada oknum yang menggunakan kekuasaannya dan memanfaatkan kebodohan masyarakat. Mediasi – mediasi ini sudah direncanakan, Bupati Lombok Utara memerintahkan jajarannya untuk mensiasati permasalahan ini. Bisa jadi ada deal – dealan bagi jatah oleh dari unsur pemda. Oleh karena itu saya mengatakan silahkan menggunakan upaya hukum de facto bagi yang dirugikan saat ini,” ucap Akademisi Hukum Ekadana menyampaikan pendapatnya dalam forum diskusi tersebut.

Sejumlah warga masyarakat desa setempat khususnya korban yang di ambil alih tanahnya turut menyampaikan keluh kesah, terkait dukanya atas lahan garapan yang sebelumnya dikuasi sejak puluhan tahun. “Saya tidak ikhlas, saya tidak ridha tanah saya diambil dengan cara seperti ini. Kami bukan orang terpelajar, dihadapi dengan proses ini itu sehingga tiba – tiba kok tanah saya hilang,” ucap Juma’an warga Desa Sambik Elen.

Atas sengketa ini warga didukung akademisi hukum dan pengacara akan mengupayakan proses gugatan disamping menyuarakan aspirasi melalui unjukrasa. Warga yang merasa dirugikan diminta untuk menjaga dan mengamankan bukti – bukti yang dimiliki, termasuk saksi mahkota hingga proses hukum berjalan nanti.

dbd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tingkatkan kualitas keimanan Prajurit dan PNS, Korem 162/WB gelar pembinaan rohani

Mon Dec 2 , 2019
TNInspirasi – Usai menggelar upacara bendera yang diikuti seluruh Prajurit dan PNS se Garnizun Mataram di lapangan Makorem 162/WB dengan Inspektur Upacara Kepala Staf Korem 162/WB Letnan Kolonel Inf Endarwan Yansori, seluruh personel langsung melaksanakan pembinaan rohani (Binroh) sesuai dengan agama yang dianut dengan menghadirkan tokoh agama sebagai penceramah, Senin […]